Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Konstitusi Perlu Adaptif Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Ruang Digital
Rabu, 18 November 2026 20:32 WIB
Sebelumnya
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Agus Widarjono, menyoroti pentingnya penguatan instrumen hukum, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta jaminan sosial bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.
Agus menjelaskan, berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi endogen (endogenous growth theory), bahwa pertumbuhan ekonomi modern sangat dipengaruhi oleh kualitas modal manusia (human capital), inovasi, dan penyebaran pengetahuan (knowledge spillover).
Oleh karena itu, aset tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual, perlu memperoleh kepastian dan perlindungan hukum agar memiliki nilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan sebagai agunan dalam mengakses pembiayaan perbankan.
Baca juga : BrightspotUTOPIA 2026 Siap Dongkrak Ekonomi Kreatif Indonesia
Agus juga menekankan perlunya lembaga penilai khusus untuk aset kekayaan intelektual serta mekanisme pasar lelang sekunder. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian valuasi ekonomi terhadap karya kreatif para inovator.
Menutup rangkaian FGD ini, Tifatul Sembiring menyampaikan sejumlah catatan penting serta kesimpulan strategis. Baginya, ekonomi kreatif merupakan sektor masa depan yang tidak bertepi, yang mampu memberikan kemandirian bagi generasi muda sekaligus membuka lapangan kerja luas hingga ke pelosok desa.
Lebih lanjut, Tifatul menegaskan bahwa seluruh masukan dan kajian komprehensif dari para pakar dan akademisi ini akan dihimpun untuk memperkuat landasan konstitusional, khususnya dalam penyempurnaan UUD 1945.
Baca juga : Fahri Bachmid: Penambahan Kementerian Karena Ada Kebutuhan
Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi konstitusi terhadap perkembangan zaman, termasuk memasukkan ruang digital dan virtual ke dalam cakupan pengelolaan sumber daya negara.
“Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 perlu menjadi salah satu perhatian dalam kajian ketatanegaraan seiring perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi digital. Selama ini, Pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ke depan, kita juga perlu memikirkan bagaimana perkembangan ruang digital, internet, dan teknologi satelit dapat diakomodasi dalam kerangka konstitusi,” tuturnya.
Menurutnya, kajian konstitusi perlu dilandasi filosofi yang kuat dan cara pandang yang berorientasi ke masa depan agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Syamsul Jahidin: Pembengkakan Kabinet Menguras Dana APBN
Terakhir, Tifatul juga mengajak masyarakat luas untuk aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi melalui kanal komunikasi resmi MPR RI melalui https://e-aspirasikonstitusi.mpr.go.id/ untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta pandangan berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Jadi supaya semua tersalurkan, sambung rasa istilahnya nyambung antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi supaya ada interaksi,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya