Pendiri Gerindra Minta Bareskrim Telusuri Dalang & Aliran Dana Kasus Penyadapan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka.

Penelusuran lebih lanjut dinilai penting untuk mengungkap pihak yang diduga memberikan perintah, sumber pendanaan, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

Pengacara sekaligus salah satu pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap, mendorong Bareskrim Polri mendalami seluruh aspek tersebut agar perkara ini dapat terungkap secara menyeluruh.

"Penyidik harus menelusuri aliran dana dan jalur distribusi hasil sadapan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pelaksana hingga pihak yang diduga mengendalikan operasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026). 

Baca juga : Yusril: Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Menurut Rahmat, perkara ini menyangkut keamanan komunikasi kepala negara sehingga perlu ditangani secara cermat dan menyeluruh.

"Penyidik juga diharapkan mendalami tujuan pengumpulan informasi tersebut serta bagaimana hasil penyadapan digunakan," imbuhnya. 

Ia menilai, spekulasi yang mengaitkan perkara ini dengan Pemilu 2029 masih terlalu dini untuk dijadikan kesimpulan, mengingat motif sebenarnya masih perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.

Rahmat juga mendorong penyidik mendalami kemungkinan adanya upaya mengganggu jalannya pemerintahan.

Baca juga : Negara Harus Bongkar Seluruh Ekosistem Pengkhianatan Informasi & Dugaan Makar

"Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana makar, penilaiannya harus didasarkan pada bukti dan terpenuhinya unsur hukum yang berlaku," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

Dua hari kemudian, Polri mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain berinisial SU dalam pemberian izin penyadapan.

Selain pengusutan perkara, Rahmat turut mendorong evaluasi terhadap akses komunikasi sensitif di lingkungan kepresidenan dan kabinet.

Baca juga : Bahlil Tegaskan Tak Pernah Diajari Jadi Pengkhianat

Menurutnya, apabila penyidikan menemukan bukti keterlibatan pejabat, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum sekaligus menjadi bahan evaluasi jabatan.

Rahmat berharap proses penyidikan dapat memberikan kejelasan mengenai pihak yang menjalankan penyadapan, pihak yang mengatur dan membiayainya, serta pihak yang diduga memanfaatkan hasil penyadapan.

Ia juga mendorong agar perkembangan penanganan perkara disampaikan kepada publik sejauh dimungkinkan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Dengan pengusutan yang menyeluruh dan berdasarkan bukti, Rahmat berharap perkara tersebut dapat terungkap secara terang serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.