Dark/Light Mode

Dukung Keterbukaan Latar Pendidikan Anggota Dewan

PDIP Sumut Pastikan Kader Siap Diperiksa

Sabtu, 21 November 2026 06:45 WIB
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) mendukung gerakan masyarakat yang menuntut keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan para pejabat publik. Mereka menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban moral kepada pemilih dalam sistem demokrasi.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyatakan, partainya tak memiliki alasan untuk menolak pemeriksaan maupun verifikasi ulang terhadap dokumen pencalonan para kader, yang kini menduduki kursi kekuasaan.

Dia menegaskan, transparansi bukan ancaman politik, tapi wujud nyata pertanggungjawaban kepada rakyat. Sebab itu, Sutrisno memastikan, seluruh kader PDI Perjuangan Sumut, baik yang bertugas di lembaga eksekutif maupun legislatif, siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan secara jujur, terbuka, dan independen.

“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberi akses terhadap dokumen yang diperlukan, sesuai ketentuan hukum,” ujarnya kepada wartawan, di Medan, Sumut, Jumat (20/11/2026).

Sutrisno memaparkan, kesiapan tersebut mencakup 6 anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumut, 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, serta 183 anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Sumut.

Baca juga : Strategi Beyond Mortgage Dongkrak Laba Bersih BTN

Selain legislator, lanjut dia, pihaknya juga membuka pintu pemeriksaan bagi para kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Dokumen yang siap diverifikasi meliputi ijazah sejak jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lain yang digunakan saat proses pencalonan.

Lebih lanjut, Sutrisno mengingatkan, proses verifikasi harus dijalankan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pihaknya juga meminta lembaga berwenang memastikan keabsahan dokumen berdasarkan data resmi penerbit dan institusi pendidikan terkait, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.

“Kami siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan, mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai, keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” tegasnya.

Sutrisno menambahkan, DPD PDI Perjuangan Sumut memandang polemik keterbukaan dokumen pendidikan dijadikan momentum strategis, untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

“Pada akhirnya, jabatan publik bukanlah ruang aman untuk menghindari pertanggungjawaban, tapi amanah yang menuntut pembuktian atas integritas setiap pemimpinnya,” tandasnya.

Baca juga : Tiket Masuk Ancol Harus Ramah Di Kantong Warga

Diketahui, di laman Change.org pada Kamis (19/11/2026), terdapat beberapa petisi yang mendesak agar dokumen pendidikan para wakil rakyat dibuka dan diverifikasi tanpa terkecuali. Salah satunya, petisi berjudul “Periksa Semua Ijazah Anggota DPR RI”.

Petisi yang dibuat oleh Zul Fitra Wassahua pada 13 November 2025 itu telah memperoleh 12.418 tanda tangan. Menurut Fitra, dirinya membuat petisi tersebut, karena merasa terpanggil untuk mewujudkan transparansi dan integritas di di lembaga legislatif.

“Selama bertahun-tahun, kita telah menyaksikan berbagai kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan pejabat, dan hal ini merusak kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat kita. Sebuah langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa seluruh anggota DPR memiliki kelayakan akademis yang sah dan diverifikasi,” tulisnya.

Petisi serupa juga muncul di laman Change.org, yakni “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang telah memperoleh 31.627 tanda tangan. Petisi ini dibuat oleh Farida Octavia pada 12 November 2026.

Farida mengatakan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini berada pada titik krusial. Menurutnya, publik berhak memastikan setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, serta diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur dan bebas dari praktik pemalsuan ijazah.

Baca juga : Newcastle Vs Arsenal, Meriam London Bidik Militan Kota

Sementara itu, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, tidak ada salahnya jika data latar belakang pendidikan anggota DPR dibuka. Menurut dia, jika data tersebut ditutup-tutupi, justru menimbulkan kesan, anggota DPR berusaha menyembunyikannya.

“Jadi pejabat publik, kan terpilih karena suara rakyat, kok malah main sembunyi-sembunyi?” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.