Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Para menteri dan kepala daerah mesti mengawasi secara ketat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat kecil dan korban bencana alam, agar tidak dikorupsi.
Supaya penyaluran bansos dan BLT tepat sasaran, khususnya untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, aparat penegak hukum mesti terjun langsung ke lapangan. Apabila ada yang coba-coba bermain dengan cara menyunat bantuan, cepat ditindak tegas.
Baca juga : Lindungi Rakyat Di Lapisan Bawah
Supaya tak ada lagi bansos atau BLT yang sampai ke tangan orang-orang yang tidak berhak, kita berharap, camat dan lurah atau kepala desa mengawasi secara langsung proses penyaluran bansos dan BLT hingga ke tingkat RT.
Untuk masyarakat di lapisan bawah, pemerintah diharapkan terus memberikan bansos dan BLT. Bahkan, ke depan ini penyalurannya mesti diperluas ke para korban bencana alam.
Baca juga : Jangan Ada Lagi Pungutan Liar
Kita berharap, data siapa saja yang berhak menerima bansos dan BLT diperbarui. Untuk itu, kepala desa, lurah, RW dan RT mesti memberikan data dan informasi terbaru yang akurat mengenai warganya yang berhak menerima bansos dan BLT. Ini penting agar tak ada lagi orang-orang di lapisan bawah yang tak menerima bansos dan BLT.
Kita juga berharap pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut mengawasi penyaluran bansos dan BLT. Kalau ada tanda-tanda penyelewengan keuangan negara, segera bawa ke aparat penegak hukum.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
