Dark/Light Mode
- Toyota Mulai Jual Land Cruiser FJ Di Indonesia, Harga Mulai Rp 835 Juta
- AISI Optimistis Penjualan Motor Capai 6,7 Juta Unit Tahun Ini
- Suzuki Pamerkan 11 Mobil Di GAW, Ada XL7 Hybrid Hingga e Vitara
- Kondisi Jair Bolsonaro Memburuk, Penyumbatan Usus Nyaris Total
- Newcastle Vs Arsenal, Meriam London Bidik Militan Kota
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Hari ini, 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia. Pemerintah memiliki banyak angka untuk menunjukkan perhatian kepada generasi masa depan. Ada jumlah anak yang bersekolah, menerima makanan bergizi, memperoleh layanan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan sosial. Semua penting. Namun ada sesuatu yang tidak mudah ditemukan dalam laporan pembangunan: berapa banyak anak yang merasa aman di rumahnya sendiri, didengarkan ketika menghadapi masalah, atau memiliki seseorang yang dapat dipercaya ketika ketakutan? Negara menghitung jumlah anak yang menerima program. Anak-anak menghitung siapa yang benar-benar hadir menjaga mereka. Di sinilah pembangunan anak menghadapi ujian yang lebih mendasar daripada sekadar pencapaian target tahunan.
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan kebijakan perlindungan anak. Berbagai program pendidikan, kesehatan, gizi, dan bantuan sosial terus dikembangkan. Pemerintah juga memperkuat pengaturan keselamatan anak di ruang digital melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 dan peta jalan perlindungan anak hingga 2029. Langkah tersebut diperlukan karena kehidupan anak kini berlangsung dalam dua dunia sekaligus: lingkungan fisik dan ruang digital. Tetapi regulasi tidak otomatis menghasilkan perlindungan. Anak dapat memperoleh makanan bergizi di sekolah, tetapi tetap menghadapi kekerasan di rumah. Mereka bisa memiliki akses pendidikan, tetapi mengalami perundungan di kelas. Bahkan ketika berada di kamar sendiri, ancaman dapat masuk melalui layar telepon genggam. Persoalannya bukan hanya apakah program tersedia, melainkan apakah lingkungan tempat anak bertumbuh benar-benar berubah menjadi lebih aman.
Baca juga : Tanah Jangan Menangis
Tantangan pengasuhan semakin kompleks ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan pola kehidupan. Orang tua bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara anak menghabiskan semakin banyak waktu bersama perangkat digital. UNICEF melaporkan, rata-rata penggunaan internet anak Indonesia mencapai 5,4 jam sehari. Teknologi tentu membuka kesempatan belajar, berkreasi, dan berkomunikasi. Namun ruang yang sama juga menghadirkan risiko perundungan, eksploitasi, serta paparan konten yang tidak sesuai usia. Melarang penggunaan gawai mungkin terlihat sebagai jawaban paling mudah. Padahal anak membutuhkan pendampingan, bukan sekadar pembatasan. Mereka perlu belajar mengenali bahaya, memahami batas privasi, dan berani bercerita ketika mengalami sesuatu yang mengganggu. Perlindungan menjadi rapuh ketika orang dewasa hanya hadir untuk mengatur, tetapi tidak menyediakan waktu untuk mendengarkan.
Urie Bronfenbrenner dalam The Ecology of Human Development menjelaskan bahwa perkembangan anak tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan sosialnya. Anak tumbuh melalui hubungan yang saling berkaitan antara keluarga, sekolah, teman sebaya, komunitas, hingga struktur sosial dan kebijakan yang lebih luas. Dalam pendekatan ekologis ini, pengasuhan bukan urusan privat keluarga semata. Kondisi pekerjaan orang tua, keamanan lingkungan, mutu sekolah, akses pelayanan, dan kebijakan negara ikut membentuk pengalaman anak. Seorang anak yang menghadapi kekerasan di sekolah, misalnya, tidak cukup dibantu hanya dengan menasihatinya agar lebih kuat. Sekolah harus memiliki sistem perlindungan, keluarga membutuhkan dukungan, dan lingkungan sosial perlu menghentikan pembiaran. Perkembangan anak merupakan hasil hubungan antarlapisan kehidupan, bukan semata-mata kemampuan individu bertahan menghadapi keadaan.
Baca juga : Toleransi Jangan Foto
Di sinilah kelemahan pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada keluaran administratif. Keberhasilan program mudah dinyatakan melalui jumlah penerima, besaran anggaran, atau persentase cakupan. Namun pengalaman anak sering tidak masuk ke dalam ukuran tersebut. Sekolah dapat melaporkan seluruh murid mengikuti kegiatan pencegahan perundungan, sementara korban tetap takut berbicara. Pemerintah daerah dapat memiliki layanan pengaduan, tetapi anak belum tentu mengetahui cara mengaksesnya. Platform digital dapat mengumumkan kebijakan keselamatan, tetapi pengguna usia anak masih menghadapi risiko yang sulit mereka pahami. Bahkan program yang dirancang untuk kepentingan anak dapat kehilangan makna ketika suara anak sendiri tidak pernah didengarkan. Mereka diperlakukan sebagai penerima kebijakan, bukan manusia yang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan hak untuk menyampaikan pendapat.
Karena itu, pembangunan anak membutuhkan ukuran keberhasilan yang lebih manusiawi. Pemerintah perlu melengkapi indikator cakupan program dengan penilaian terhadap keamanan lingkungan, kualitas pengasuhan, pengalaman perundungan, dan kemudahan memperoleh pertolongan. Sekolah harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan psikososial, serta prosedur penanganan kekerasan yang melindungi korban. Keluarga memerlukan dukungan melalui pendidikan pengasuhan, layanan konseling, dan kebijakan kerja yang memungkinkan orang tua menjalankan tanggung jawabnya. Di ruang digital, pengawasan terhadap kepatuhan platform perlu disertai pendidikan literasi digital bagi anak dan pendampingnya. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memastikan layanan perlindungan bekerja secara terpadu. Yang tidak kalah penting, anak perlu dilibatkan dalam menilai lingkungan yang mereka alami, sesuai usia dan kemampuan mereka. Sebab orang dewasa tidak selalu mengetahui persoalan hanya dengan membaca laporan.
Baca juga : Sehat Jangan Mahal
Anak-anak tidak memilih keluarga tempat mereka dilahirkan, keadaan ekonomi orang tuanya, atau lingkungan sosial yang membentuk kehidupan mereka. Mereka juga tidak ikut menentukan kebijakan yang akan memengaruhi masa depannya. Justru karena itulah negara dan masyarakat memikul tanggung jawab lebih besar untuk melindungi mereka. Hari Anak Sedunia seharusnya mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar menyiapkan generasi yang kelak produktif secara ekonomi. Anak memiliki hak untuk hidup aman, dicintai, didengarkan, dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sejak hari ini. Angka diperlukan untuk memastikan program menjangkau masyarakat. Tetapi angka tidak boleh menggantikan perhatian terhadap manusia yang diwakilinya. Anak bukan angka dalam laporan pembangunan. Sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak anak yang kita biayai, melainkan oleh seberapa baik kita menjaga kehidupan mereka hari ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.