Sehat Jangan Mahal

BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemarin, 12 November, Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-62 dengan tema “Sehat untuk Semua”. Sebuah janji yang terdengar sederhana, tetapi tidak selalu mudah diwujudkan. Jutaan warga telah memperoleh perlindungan melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah juga terus memperluas layanan kesehatan dan pemeriksaan dini. Namun bagi sebagian masyarakat, sakit tetap menjadi persoalan ekonomi yang tidak kecil. Biaya pengobatan mungkin ditanggung, tetapi perjalanan menuju rumah sakit memerlukan ongkos. Pasien harus meninggalkan pekerjaan, keluarga perlu mendampingi, dan waktu habis untuk menunggu pelayanan. Berobat boleh ditanggung negara. Tetapi siapa menanggung ongkos perjalanan, kehilangan upah, dan waktu menunggu?

Selama ini, keberhasilan perlindungan kesehatan kerap diukur melalui jumlah peserta jaminan, fasilitas pelayanan, dan besarnya pembiayaan yang disediakan. Ukuran tersebut penting, tetapi belum menggambarkan seluruh pengalaman pasien. Seseorang dapat memiliki kartu jaminan kesehatan tanpa mampu mengakses pelayanan secara mudah. Rumah sakit tersedia, tetapi jaraknya terlalu jauh. Dokter spesialis ada, tetapi harus ditemui setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Sistem rujukan dirancang untuk mengatur pelayanan, tetapi bagi sebagian pasien juga berarti tambahan perjalanan dan waktu. Di atas kertas, layanan telah dijamin. Dalam kehidupan nyata, jalan menuju pelayanan itu sendiri masih dapat menjadi beban.

Baca juga : Gaji Jangan Mengecil

Persoalan paling berat sering dialami mereka yang paling sedikit memiliki pilihan. Pekerja harian kehilangan pendapatan ketika harus meninggalkan pekerjaan. Petani perlu mengorbankan waktu produktif untuk mendampingi anggota keluarga berobat. Warga di daerah terpencil menghadapi keterbatasan transportasi dan fasilitas kesehatan. Bahkan keluarga yang tidak tergolong miskin dapat mengalami tekanan keuangan ketika penyakit membutuhkan pemeriksaan berulang. Biaya tersebut jarang terlihat dalam laporan pembiayaan medis karena tidak seluruhnya dibayarkan kepada rumah sakit. Padahal bagi keluarga, uang yang dikeluarkan untuk mencapai pelayanan sama nyatanya dengan biaya pengobatan. Penyakit akhirnya bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan rumah tangga mempertahankan penghidupan.

Julian Tudor Hart, melalui artikelnya “The Inverse Care Law” dalam jurnal The Lancet pada 1971, mengemukakan sebuah paradoks penting: ketersediaan pelayanan medis yang baik cenderung berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Ketimpangan itu semakin kuat ketika distribusi pelayanan terlalu dipengaruhi mekanisme pasar. Gagasan Hart membantu menjelaskan mengapa pemerataan kesehatan tidak cukup dilakukan dengan memperluas kepesertaan asuransi. Masyarakat yang paling membutuhkan pelayanan belum tentu tinggal di wilayah dengan fasilitas paling lengkap. Mereka juga belum tentu memiliki kemampuan ekonomi, informasi, dan waktu yang diperlukan untuk mengaksesnya. Kesetaraan hak dalam aturan belum otomatis menghasilkan kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pelayanan.

Baca juga : Pahlawan Tak Musiman

Di sinilah letak tantangan pembangunan kesehatan Indonesia. Pelayanan medis berkualitas cenderung lebih mudah dijangkau di wilayah yang memiliki tenaga kesehatan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang memadai. Sementara daerah dengan keterbatasan fasilitas membutuhkan investasi lebih besar untuk mencapai standar pelayanan yang setara. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun gedung rumah sakit. Gedung membutuhkan dokter, perawat, peralatan, obat, sistem rujukan, dan pembiayaan operasional yang berkelanjutan. Tanpa penguatan pelayanan primer, penyakit yang seharusnya dapat dicegah atau ditangani sejak awal berisiko berkembang menjadi persoalan yang lebih berat. Negara akhirnya mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengobati penyakit yang terlambat ditangani, sementara keluarga menanggung akibat sosial dan ekonominya.

Karena itu, kebijakan kesehatan perlu bergerak dari sekadar menjamin biaya pengobatan menuju memastikan pelayanan benar-benar dapat dijangkau. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama harus diperkuat sebagai pusat pencegahan, pemeriksaan dini, serta penanganan penyakit yang sesuai dengan kewenangannya. Distribusi tenaga medis perlu mempertimbangkan kebutuhan wilayah, bukan hanya jumlah penduduk atau daya tarik ekonomi daerah. Pemerintah daerah dapat mengembangkan dukungan transportasi pasien bagi kelompok rentan, terutama untuk rujukan yang memerlukan perjalanan jauh. Sistem antrean dan rujukan digital juga perlu dinilai berdasarkan waktu yang benar-benar dihemat pasien, bukan sekadar jumlah layanan yang sudah menggunakan aplikasi. Ukuran keberhasilan harus mencakup keterjangkauan, kesinambungan pengobatan, dan beban biaya yang masih ditanggung keluarga.

Baca juga : Jabatan Bukan Warisan

Kesehatan merupakan hak dasar sekaligus fondasi kesejahteraan sosial. Ketika seseorang sakit, yang terancam bukan hanya kondisi tubuhnya, melainkan juga pekerjaan, pendidikan anak, tabungan keluarga, dan rasa aman menghadapi masa depan. Negara tentu tidak mungkin menanggung seluruh konsekuensi ekonomi dari setiap penyakit. Namun negara berkewajiban merancang sistem yang tidak membuat masyarakat semakin rentan hanya karena berusaha memperoleh pelayanan kesehatan. Peringatan Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi kesempatan menilai pengalaman warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan dan memiliki sumber daya terbatas. Sehat untuk semua tidak cukup berarti semua orang boleh berobat. Ia harus berarti tidak ada orang yang terpaksa memilih antara menyelamatkan kesehatannya dan mempertahankan penghidupannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.