Dark/Light Mode
Kemenko Perekonomian mengecualikan informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit untuk dapat diakses publik. Padahal, data tersebut dibutuhkan masyarakat korban konflik agraria dan pendampingnya untuk mencari keadilan. Pemerintah beralasan, penu
Sabtu, 11 Mei 2019 10:31 WIB
