Pakar: MK Tak Wajibkan Pemerintah Terbitkan PP Pengisian PJ
Pakar Hukum Tata Negara dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Umbu Rauta mengatakan, kewenangan pengisian penjabat gubernur maupun penjabat bupati/wali kota merupakan ranah pemerintah.
Selasa, 31 Mei 2022 14:47 WIB
