Ade Irfan Pulungan: SK Bisa Terbit, Jika Ada Surat Mahkamah Partai
Konflik dualisme kepengurusan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini merembet ke dalam Kementerian Hukum. Sebab, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardio
Jumat, 3 Oktober 2025 07:15 WIB
