RM.id Rakyat Merdeka - Partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 sekitar 58 persen. Menurun, ketimbang Pilkada Jakarta 2017 yang sekitar 70 persen. Demikian menurut lembaga survei Charta Politika.
Menurut Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, Pilkada Jakarta penuh dinamika dan kontroversi. Antara lain, pencalonan yang dianggap kurang sejalan dengan aspirasi politik warga.
Karena, lanjut Titi, figur yang diinginkan, justru tidak mendapatkan tiket politik. Sedangkan tokoh yang tidak mengakar di Jakarta dan identik dengan daerah lain, malah dicalonkan.
Baca juga : Wahyu Dinata: Kami Lakukan Sesuai Aturan Yang Ada
Dampaknya, menurut Titi, terjadi keterputusan aspirasi antara warga dan pasangan calon yang tersedia dalam Pilkada 2024.
Masyarakat pun merasa dikhianati partai-partai yang baru saja mereka pilih pada Pemilu Legislatif. Situasi itu, menurutnya, menimbulkan, salah satunya, gerakan coblos semua atau GERCOSS yang disuarakan sejumlah kalangan. "Sebagian lainnya, tidak datang menggunakan hak pilihnya ke TPS," tandas Titi.
Namun, sudut pandang berbeda dilontarkan Tim PemenanganRidwan Kamil-Suswono (RIDO) yang melaporkan KPUD Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (5/11/2024). Karena, mereka menganggap KPUD adalah penyebab minimnya partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta.
Baca juga : Kemenhub Gelar Mudik Gratis
"Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruh penyelenggara Pemilu di Jakarta," ujar Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar di Kantor DKPP, Jakarta Pusat.
Menurut Muslim, seharusnya KPUD bisa bekerja secara profesional dalam melakukan sosialisasi, untuk memaksimalkan partisipasi pemilih.
Namun, yang terjadi adalah angka golongan putih alias golput mencapai 41 persen. "Kalau kita lihat data survei, tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59 persen," ucapnya.
Baca juga : Peran Timwas Intelijen Penting, Tapi Harus Jaga Rahasia Negara
Ketua Harian Tim Pemenangan RIDO, Abdul Aziz menambahkan, pihaknya ingin tahu lebih jauh apa yang sudah dilakukan KPUD Jakarta selama Pilkada. "Apalagi, kecenderungan masyarakat untuk memilih begitu rendah sekarang ini," ujar Abdul Aziz kepada Rakyat Merdeka, Kamis (5/12/2024).
Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata mengaku siap menghadapai laporan Tim RIDO ke DKPP. "Prinsipnya kami sudah bekerja sesuai koridor peraturan perundang-undangan," ujarnya, seusai menghadiri acara pembukaan rekapitulasi suara pemilih tingkat Kota Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).
Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Abdul Aziz.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.