RM.id Rakyat Merdeka - Beda data antara Bank Dunia (World Bank) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perhitungan garis kemiskinan di Indonesia menjadi perbincangan hangat publik. Kini, Pemerintah mengaku sedang menyusun perhitungan terbaru soal garis kemiskinan.
Bank Dunia menggunakan standar baru garis batas kemiskinan, yaitu pengeluaran sebesar 8,3 dolar Amerika Serikat (USD) per orang per hari atau setara Rp 49.244. Dengan perubahan tersebut menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 68,2 persen atau 194,4 juta orang.
Sementara berdasar data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya 8,57 persen dari total populasi atau sekitar 24,06 juta. BPS menentukan standar kemiskinan berdasar kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan makanan dan komoditas non makanan. Dari perhitungan tersebut, ditetapkan ambang batas garis kemiskinan nasional adalah pengeluaran senilai Rp 595.243 per kapita per bulan.
Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengatakan, perbedaan data Bank Dunia dan BPS ini perlu ditindaklanjuti serius oleh Pemerintah. Angka kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN) Rp 595.243 tak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekarang.
Baca juga : Media Wahyudi Askar: Data Bank Dunia Lebih Realistis Dibanding BPS
“Ini akan berimplikasi pada strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, ini tentunya perlu di-review lagi. Misalnya, upah minimum provinsi di D.I. Yogyakarta saja sekarang sudah Rp 2,2 jutaan,” kata Hempri, Jumat (13/6/2025).
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan standar garis kemiskinan BPS saat ini sudah tidak realistis. Menurutnya, BPS perlu menerapkan standar garis kemiskinan baru dari Bank Dunia.
"Garis kemiskinan BPS tidak realistis. Misalnya untuk kota, garis kemiskinan hanya Rp 615.000 per kapita per bulan, atau Rp 20.200 per kapita per hari. Padahal Indomie rebus telur saja Rp 12.000," ujar Wijayanto.
Jika tidak disesuaikan dengan standar kemiskinan dari Bank Dunia, ia meyakini Indonesia akan menghadapi dua risiko. Pertama, data dianggap tidak kredibel oleh dunia. "Kedua, kita terjebak dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang gimmick dan adhoc semata," ucap dia.
Baca juga : Airlangga: Konsumsi Rumah Tangga Penggerak Ekonomi
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pembicaraan tentang perubahan garis kemiskinan sudah dibicarakan sejak beberapa waktu lalu. Ia menilai perhitungan garis kemiskinan memang harus direvisi dengan lebih mencerminkan kondisi saat ini.
"Anggota DEN ada Prof Arief (Anshory Yusuf) yang ahli kemiskinan, memang sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu. Bahwa kita harus merevisi mengenai angka ini," kata Luhut usai menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Luhut menjelaskan, perhitungan terbaru garis kemiskinan sedang terus dimatangkan untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan ini adalah suatu hal yang biasa.
Saat disinggung apakah jumlah kemiskinan akan meningkat dengan perhitungan baru, Luhut menilai tidak perlu kaget dengan angka. Ia yakin permasalahan kemiskinan akan selesai dengan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga food estate.
Baca juga : Jokowi Sedang Berhitung Peluang Menahkodai PSI
Luhut berharap, perhitungan terbaru garis kemiskinan bisa diumumkan tahun ini.
Untuk membedah lebih dalam mengenai polemik soal perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dengan BPS, simak pandangan Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.