RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan ide pemilihan kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Pola yang pertama adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara pola kedua, bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
“Gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati, karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," usul Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).
Baca juga : DPR: Bikin Tata Kelola Terbaik
Usulan ini, diakui Cak Imin, karena beberapa kali Musyawarah Nasional (Munas) NU memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional.
Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom.
"Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola," kata Cak Imin.
Baca juga : Menag Gaet Petani Dan Nelayan Lokal
Namun, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengatakan usulan Cak Imin agar gubernur dipilih pemerintah pusat dan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD sebagai kemunduran dalam demokrasi.
"Kalau kepala daerah (bupati/wali kota) dipilih DPRD menurut saya itu langkah mundur dalam peradaban demokrasi. Karena tidak ada partisipasi publik (meaningful participation) rakyat dalam pemimpin daerahnya," tolaknya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyambut baik usulan Cak Imin terkait sistem pemilihan kepala daerah. “Kepala daerah dipilih tidak secara langsung, tetapi melalui DPRD. Namun, secara aspiratif, terbuka dan berjenjang,” katanya.
Baca juga : Menkum Sarankan Pelaku UMKM Memiliki Legalitas
Sementara, Kordinator Nasional JPPR, Rendy Umboh menentang usulan tersebut. Kata dia, kepala daerah dipilih melalui DPRD merupakan kemunduran demokratis.
Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Ahmad Doli Kurnia terkait usulan Cak Imin soal kepala daerah dipilih secara langsung. Berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.