RM.id Rakyat Merdeka - Demonstrasi diikuti kerusuhan hingga penjarahan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tuntutan utama aksi ini yakni kenaikan tunjangan anggota DPR. Beberapa partai pun bersikap, setuju tunjangan fantastis anggota DPR dievaluasi.
Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers bersama pimpinan partai politik, Minggu (31/8/2025) memastikan, pimpinan DPR telah sepakat akan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca juga : Misbakhun Usulkan Penurunan Tarif Pajak
Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain itu, kata Prabowo, para pimpinan DPR dan pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota mereka yang menyampaikan pernyataan yang membuat kegaduhan publik. Pimpinan partai mencabut status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” kata Prabowo.
Baca juga : 22 Halte Rusak Akibat Demo Segera Diperbaiki
Sejumlah fraksi di DPR pun ramai-ramai setuju evaluasi hingga penghentian tunjangan anggota dewan setelah demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kita di Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pimpinan DPR dan Fraksi di DPR untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan. Menurut dia, ini adalah momen memperbaiki hal-hal terkait anggota DPR.
“Ini momentum baik bukan hanya soal penganggaran namun juga soal masalah kinerja. Masyarakat juga berharap DPR menghadirkan komitmen dengan kinerja yang semakin bagus,” ujar Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Baca juga : TNI-Polri Patroli Besar-besaran, Kwitang-Senayan Normal Lagi
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pernyataan terbuka sejumlah partai politik yang setuju mengevaluasi hingga membatalkan tunjangan anggota DPR dinilai belum cukup. Menurut dia, sikap ini disebut masih sebatas retorika.
“Partai-partai tersebut harusnya tidak hanya beretorika di media, tetapi juga mengambil langkah konkret,” ujar Lucius kepada Rakyat Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dari Lucius Karus mengetahui sikap partai setuju tunjangan anggota DPR dievaluasi, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.