RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia resmi ditunjuk mewakili kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pacific Group (APG) sebagai kandidat Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Penetapan tersebut disepakati pada Selasa (23/12/2025).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Indonesia menjadi calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026 setelah memperoleh dukungan penuh dari negara-negara anggota APG.
“Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan negara-negara anggota APG yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026,” ujar Yvonne dalam keterangan video, dikutip Jumat (26/12/2025).
Yvonne menegaskan, penetapan tersebut mencerminkan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Baca juga : Jimly Asshiddiqie: Capaian Ini Sangat Patut Dibanggakan
Menurutnya, rekam jejak Indonesia sebagai pembangun jembatan (bridge builder) dalam isu-isu HAM internasional menjadi salah satu pertimbangan utama. Selain itu, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu.
“Termasuk komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia,” ucap Yvonne.
Lebih lanjut, Yvonne menjelaskan bahwa pada tahun 2026, mekanisme rotasi Presidensi Dewan HAM PBB memang menjadi giliran kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai calon tunggal dalam pencalonan tersebut.
“Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Sesuai mekanisme rotasi kawasan, Asia Pacific Group memperoleh giliran Presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 tahun 2026,” jelasnya.
Baca juga : Industrialisasi Dan Inovasi Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Adapun penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Bagi Indonesia, momentum ini dinilai penting untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” kata Yvonne.
Dalam pencalonan tersebut, Indonesia mengusulkan Wakil Tetap RI untuk PBB, The World Trade Organization (WTO), dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Sidharto Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.
Apabila terpilih, hal ini akan menjadi kali pertama Indonesia memimpin Dewan HAM PBB sejak badan tersebut berdiri dua dekade lalu. Sekaligus menandai peran strategis Indonesia dalam diplomasi HAM global.
Baca juga : Zulhas: Pasokan Pangan Aman, Harganya Stabil
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, kemenangan di voting APG membuktikan posisi strategis Indonesia di kancah global. “Indonesia mengukir sejarah. Puji Tuhan voting menyetujui Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM dari Grup Asia Pacific,” kata Pigai melalui akun Instagram pribadinya, @NataliusPigai2.
Pigai pun meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar proses penetapan berjalan lancar. “Kita tetap berdoa agar tanggal 8 Januari 2026 Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026,” pungkas Pigai.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.