RM.id Rakyat Merdeka - Pakar Kriminologi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Eliasta Sembiring Meliala mengusulkan, Polri dibagi berdasarkan wilayah teritorial. Hal ini dilakukan guna memperpendek rentang kendali organisasi dan memperkuat pengawasan internal. Usulan ini pun menjadi perbincangan Anggota Komisi III DPR selaku mitra Kepolisian dan menjadi perhatian pengamat Kepolisian.
Usulan tersebut disampaikan Adrianus saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Adrianus, persoalan budaya organisasi di tubuh Polri, erat kaitannya dengan lemahnya pengawasan akibat luasnya wilayah kerja dan panjangnya struktur komando.
“Kalau dalam hal ini soal budaya itu soal pengawasan, maka bagaimana kalau kita belah dua kepolisian ini, ada Polri wilayah timur dan Polri wilayah barat,” ujar Adrianus.
Baca juga : Nasir Djamil: Bagus Untuk Atasi Rentang Kendali
Dia menilai, pembagian tersebut akan memudahkan pimpinan tertinggi untuk lebih sering berada di lapangan sekaligus memfokuskan pengawasan terhadap potensi penyimpangan.
Adrianus menambahkan, berbagai macam penyimpangan itu lalu kemudian dapat lebih mudah difokuskan.
“Pimpinan tertinggi lebih mudah untuk berada di lapangan, sekaligus juga untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi,” katanya.
Adrianus mencontohkan, pembagian itu dapat diikuti dengan penunjukan wakil kepala kepolisian untuk masing-masing wilayah. “Saya mengusulkan misalnya Polri wilayah timur ada wakapolri A, Polri wilayah barat ada wakapolri B-nya,” ujarnya.
Baca juga : Logistik Murah Tekan Inflasi
Dia menegaskan, secara struktur dan fungsi keduanya tetap sama, hanya wilayah pengendaliannya yang dibagi. Dengan begitu, lanjut dia, kontrol organisasi menjadi lebih pendek dan efektif.
“Kalau Kapolrinya cuma satu, wakapolrinya cuma satu, dengan adanya dua wakapolri ini, maka kemudian makin mudah terlihat dan sekaligus dengan cepat tertanggulangi,” jelas dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai usulan pembentukan Polri bagian barat dan timur bagus. Meskipun, dia lebih memilih penguatan pada setiap Polda saja.
“Ide itu bagus juga untuk mengatasi rentang kendali,” ungkap Nasir Djamil kepada Rakyat Merdeka melalui sambungan telepon, Rabu (21/1/2026).
Baca juga : Menkomdigi: Integrasi Digital Dongkrak Daya Saing ASEAN
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso berpandangan, dalam melakukan reformasi Polri bukan dengan membelah struktur kepolisian secara geografis. Menurut dia, persoalan mendasar Polri terletak pada reformasi kultural dan struktural.
“Kalau hanya terkait rentang kendali, tugas itu dalam tupoksinya sudah ada Kapolda di masing-masing provinsi,” ujar Sugeng kepada Rakyat Merdeka, Rabu (21/1/2026).
Untuk mengetahui pandangan Sugeng Teguh Santoso mengenai usulan dibentuknya Polri bagian barat dan timur, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.