Sebelumnya
Apa pendapat Anda mengenai usulan agar NGO dibiayai oleh APBN?
Kami menegaskan bahwa gagasan pendanaan APBN untuk OMS/NGO tidak boleh diposisikan sebagai alat atau mekanisme kontrol politik negara terhadap masyarakat sipil. Independensi organisasi masyarakat sipil adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi dan dijamin oleh konstitusi serta standar hak asasi manusia internasional.
Intervensi negara terhadap independensi gerakan OMS bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas partisipasi publik.
Dalam negara demokrasi, seperti apa seharusnya relasi negara dengan OMS/NGO?
Baca juga : Karyono Wibowo: Kriterianya Harus Ketat, Jangan Disamaratakan
Dalam praktik global, negara yang demokratis justru menjaga jarak institusional antara negara dan OMS. Sekalipun terdapat dukungan pendanaan dari negara, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan sama sekali tidak boleh disertai intervensi terhadap agenda, sikap kritis, atau posisi politik OMS.
Bagaimana jika APBN dijadikan sumber pendanaan NGO?
Menjadikan APBN sebagai satu-satunya sumber pendanaan justru berisiko besar. Hal itu dapat melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berekspresi, serta membuka ruang represi halus terhadap organisasi masyarakat sipil yang bersikap kritis terhadap negara.
Ketergantungan penuh pada negara berpotensi melemahkan daya kritis OMS.
Baca juga : Komisi VII Harapkan Harga Pangan Stabil
Bagaimana tanggapan Anda terhadap tudingan bahwa pendanaan asing membawa agenda tertentu?
Menyamakan dukungan internasional dengan agenda tersembunyi atau ancaman terhadap kedaulatan adalah narasi usang. Narasi ini berulang kali digunakan oleh kekuasaan yang alergi terhadap kritik.
Kami menolak keras anggapan bahwa advokasi masyarakat sipil digerakkan oleh kepentingan geopolitik asing. Narasi semacam ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena dapat membenarkan tindakan represif terhadap OMS.
Apa catatan penting YLBHI terkait isu ini?
Baca juga : Gibran Bicara Kelanjutan IKN Dan Kecerdasan Buatan
Keberadaan masyarakat sipil yang independen adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi dan negara hukum, bukan ancaman bagi negara. Kritik terhadap militerisme dan perluasan kewenangan aparat keamanan adalah bentuk tanggung jawab konstitusional warga negara, bukan tindakan subversif.
Pemerintah seharusnya menghentikan produksi narasi kecurigaan dan stigmatisasi, menjamin kebebasan berserikat dan berekspresi tanpa intimidasi, serta memastikan seluruh kebijakan dijalankan berdasarkan prinsip hak asasi manusia, akuntabilitas, dan supremasi hukum. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 27 Januari 2026 dengan judul "Pemerintah Usulkan Pendanaan NGO Dan OMS Dari APBN, M Isnur: Berpotensi Risiko Serius Terhadap Independensi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.