Sebelumnya
Bagaimana Anda melihat fenomena pemulangan WNI pelaku online scam ini dari pandangan keamanan siber?
Tentu ini kembali memunculkan perdebatan klasik antara narasi korban dan pelaku. Dalam konteks kejahatan siber lintas negara, dikotomi ini jarang sesederhana hitam dan putih, karena ekosistem kejahatan digital bekerja dengan model berlapis.
Boleh dijelaskan lebih lanjut?
Individu yang terlibat bisa berada pada posisi yang sangat berbeda, mulai dari sekadar korban perekrutan, operator teknis tingkat rendah, hingga bagian dari jaringan terorganisir dengan peran strategis.
Baca juga : Komisi VI Ingin Percepat Revisi UU Larangan Praktik Monopoli
Setelah sebagian dipulangkan, apa langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah?
Langkah Pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemulangan semata. Yang jauh lebih krusial adalah proses asesmen komprehensif berbasis intelijen dan forensik digital.
Apa saja yang perlu diperiksa dari sisi teknis digital mereka?
Pemeriksaan mencakup pemetaan peran, relasi jaringan, serta jejak aktivitas digital. Analisis perangkat elektronik, pola komunikasi, alur transaksi keuangan, serta keterkaitan dengan server tertentu menjadi kunci untuk menentukan posisi mereka yang sebenarnya.
Baca juga : Mendagri: Pemda Dukung Program Prioritas Prabowo
Apakah ada kemungkinan jaringan ini sudah terorganisir hingga ke dalam negeri?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan asumsi, tapi data. Jaringan scam sering memiliki simpul pendukung di negara asal untuk rekrutmen hingga penampungan hasil kejahatan. Kita harus melihat ini sebagai pintu masuk membongkar jaringan domestik yang lebih luas.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai, perlu pendekatan humanis namun tetap tegas dalam kasus ini, bagaimana Anda melihatnya?
Langkah tersebut sangat strategis. Humanis diperlukan untuk melindungi korban eksploitasi agar mereka mau memberikan informasi penting guna memetakan jaringan. Di sisi lain, ketegasan hukum tetap harus hadir bagi mereka yang terbukti berperan aktif. Humanis bukan berarti permisif.
Baca juga : Uang Pemerasan K3 Rutin Disetor Ke Pejabat Kemnaker
Apa rekomendasi jangka panjang agar kasus ini tidak terulang?
Harus diikuti penguatan sistem pencegahan seperti literasi digital, pengawasan perekrutan, kerja sama intelijen siber lintas negara, serta rehabilitasi. Tanpa itu, Indonesia akan selalu berada dalam posisi reaktif. Kasus ini harus jadi momentum negara hadir secara cerdas di ruang siber. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 3 Februari 2026 dengan judul "Yang Terlibat Online Scam Di Kamboja Kembali Dipulangkan WNI, Korban Eksploitasi Atau Bagian Dari Sindikat? Pratama Persadha: Jangan Berhenti Hanya Di Pemulangan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.