RM.id Rakyat Merdeka - Usulan untuk menghibahkan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer menuai polemik. Ada yang anggap daripada mubazir dan perlu nunggu proses hukum.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mengatakan, aset yang telah dibeli menggunakan uang negara sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal agar tidak mubazir. Ia mengaku setuju dengan gagasan yang disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.
Ia mengatakan telah mendengar rencana BGN untuk menghibahkan motor listrik tersebut kepada guru-guru honorer di berbagai daerah dan menilai langkah itu dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Meski mendukung pemanfaatan aset yang sudah terlanjur dibeli, Yahya menegaskan, sejak awal dirinya tidak menyetujui pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik pada masa kepemimpinan Kepala BGN saat itu.
Baca juga : Lucy Kurniasari: Usulan Ini Mulia, Tapi Tidak Mudah
Menurutnya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau pengelola dapur tidak membutuhkan mobilitas tinggi sehingga pengadaan kendaraan tersebut dinilai tidak mendesak. Ia juga menyoroti minimnya pengawasan terhadap proyek tersebut.
Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR, kata Yahya, tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut. Ia bahkan menyesalkan adanya dugaan markup harga serta fakta bahwa vendor pengadaan disebut tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel layanan.
Sementara itu, Agustina Arumsari menyatakan BGN tengah mengkaji pemanfaatan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran 2025, termasuk motor listrik.
Menurutnya, aset yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan penggunaannya agar memberikan manfaat yang optimal.
Baca juga : Menkum Bahas Ekstradisi Napi Dan Kenalkan Posbankum Desa
Arumsari menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk motor listrik, tetapi juga berbagai pengadaan lain seperti perangkat teknologi informasi, laptop, Internet of Things (IoT), hingga CCTV.
Di saat yang sama, BGN melakukan penyisiran anggaran untuk memastikan pengadaan dengan output serupa tidak kembali muncul pada anggaran tahun 2026.
Menurut Arumsari, optimalisasi penggunaan aset yang sudah terlanjur dibeli merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. Karena itu, prinsip utama yang dipegang BGN adalah memastikan setiap barang yang telah dibiayai oleh negara dapat dimanfaatkan secara maksimal sebelum mempertimbangkan pengadaan baru.
Anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari, menganggap usulan menghibahkan motor kepada guru honorer merupakan langkah yang sangat mulia. "Usulan sepeda motor BGN dihibahkan untuk guru honorer memang baik," ujarnya.
Baca juga : Presiden Yakinkan Masyarakat
Sementara itu, Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai langkah menghibahkan motor listrik di tengah proses pemeriksaan oleh kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola.
Menurutnya, aset yang masih berada dalam sengketa atau proses hukum seharusnya tidak didistribusikan terlebih dahulu karena dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum.
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Badiul Hadi terkait usulan motor BGN dihibahkan kepada guru honorer, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.