Sebelumnya
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyarankan kewenangan kepala daerah dipangkas sebagai solusi mencegah korupsi. Apa tanggapan Anda?
Kewenangan personal boleh dibatasi, saya setuju. Namun, kewenangan dan otonomi daerah justru harus diperbesar.
Apa alasannya?
Indonesia sangat luas, beragam, dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya hanya diatur dari Jakarta. Banyak negara kecil dengan otonomi yang kuat justru sukses, seperti Singapura, Norwegia, negara-negara Skandinavia, dan beberapa negara di Eropa. Sementara negara besar seperti China, India, dan Rusia umumnya memiliki ruang demokrasi yang lebih sempit atau kurang berkualitas.
Baca juga : Boyamin Saiman: Batasi Kewenangan Agar Tak Nakal Lagi
Jadi Anda tetap mendorong kewenangan dan otonomi daerah diperkuat?
Iya. Saatnya memperkuat otonomi daerah. Jangan anggaran dan kewenangan justru ditarik ke pusat. Apa yang dipikirkan pusat belum tentu dibutuhkan daerah. Laksanakan otonomi daerah, perbesar anggaran daerah, tetapi batasi kewenangan kepala daerah. Buat semuanya transparan dan akuntabel. Kepala daerah cukup diberi take home pay yang memadai serta dana operasional yang transparan.
Menurut Anda, apa penyebab kasus korupsi kepala daerah terus terjadi?
Penyebab utamanya adalah sikap dan karakter kepala daerah yang bersangkutan. Kepala daerah adalah seorang pemimpin. Seharusnya, mereka membangun sistem dan lingkungan yang baik, bukan justru larut dalam praktik yang kotor.
Baca juga : Senayan Ingin Daerah Cepat Dapat Alternatif Pembiayaan
Bagaimana dengan pendapatan kepala daerah yang dinilai masih kecil?
Benar, ada unsur take home pay yang kecil dan kewenangan yang terbatas. Namun, sekali lagi, semua kembali kepada pribadi kepala daerah. Jika memiliki prinsip, mereka bisa fokus melayani dan menjaga kepentingan rakyat, sekaligus mengajak seluruh birokrasi bekerja dengan baik.
Apakah benar biaya politik yang besar saat kampanye mendorong kepala daerah melakukan korupsi untuk menutup biaya politiknya?
Benar, biaya politik memang tinggi jika sejak awal sudah bersikap kompromistis. Namun, jika sejak awal menjaga idealisme, politik bisa dijalankan dengan biaya yang lebih murah dan membawa berkah. Sejak awal sampaikan niat untuk melayani dan ajak masyarakat berkolaborasi.
Baca juga : Zulhas Segera Benahi Regulasi Yang Ruwet
Menurut Anda, cara itu masih bisa diterapkan dalam kampanye?
Banyak orang baik di masyarakat yang dapat diajak berkolaborasi. Kalau sejak awal hanya mengikuti arus dan tuntutan lapangan, berarti sejak awal memang sudah ikut arus. Itu berbahaya. Seorang pemimpin justru harus memiliki sikap dan karakter yang kuat. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 24 Juli 2026 dengan judul "Kasus Korupsi Kepala Daerah Terus Terjadi, Apakah Kewenangan Kepala Daerah Perlu Dipangkas? Mardani Ali Sera: Banyak Yang Larut Dalam Politik Kotor"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.