Sebelumnya
Bagaimana Anda melihat langkah Presiden yang meminta laporan identitas korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla)?
Ini merupakan langkah yang baik dan harus segera ditindaklanjuti. Selama ini, kelemahan penanganan karhutla justru di titik ini. Penindakan sering berhenti di pelaku lapangan, sementara pemilik modal di baliknya lolos. Permintaan langsung dari Presiden agar nama-nama korporasi, termasuk delapan yang sudah menjadi tersangka dan 18 yang masih didalami, sampai ke meja beliau menunjukkan political will yang kuat. Namun, ini harus dikawal dan jangan berhenti pada instruksi.
Menurut Anda, apakah langkah ini akan memberikan efek jera?
Baca juga : Eva: Saya Sudah Minta BPS Periksa Proses Pendataannya
Bisa memberikan efek jera kalau ditindaklanjuti melalui proses hukum, baik perdata maupun pidana. Membuka identitas saja tidak otomatis membuat jera kalau ujungnya hanya sanksi administratif ringan, seperti pembekuan izin sementara.
Semestinya bagaimana?
Efek jera baru nyata kalau disertai proses pidana korporasi, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) secara permanen, dan penelusuran sampai kepada pemilik manfaat (beneficial owner), bukan hanya nama perusahaan atas kertas. Harus tuntas dan publik tahu bahwa para pelaku korporasi ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Baca juga : Wapres Minta Modifikasi Cuaca Dimaksimalkan
Sebenarnya, apa dampak nyata jika identitas korporasi yang terlibat karhutla dibuka kepada Presiden dan publik?
Ada tiga dampak konkret. Pertama, publik bisa mengawasi apakah korporasi besar diperlakukan sama dengan masyarakat kecil di depan hukum. Kedua, ini bisa memutus modus lama, yakni lahan dibakar lalu cepat berubah menjadi kebun sawit dalam waktu singkat, seperti yang disoroti Presiden sendiri. Ketiga, keterbukaan ini penting untuk daerah seperti Kalimantan Barat yang setiap tahun menanggung beban ISPA dan kerusakan ekologi akibat karhutla yang sering terhubung dengan korporasi perkebunan skala besar.
Lalu, mengenai hukuman kepada para pelaku, baik individu maupun korporasi, apakah saat ini hukumannya sudah tepat?
Baca juga : Bappenas Perkuat Kapasitas Perumusan Kebijakan Nasional
Belum tepat dan belum kuat dalam implementasinya. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sudah memiliki instrumen kuat, termasuk prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) di Pasal 88, tetapi implementasinya lemah. Dari 138 tersangka, mayoritas masih individu di lapangan. Korporasi baru ada delapan yang serius diproses dari puluhan yang diduga terlibat. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 11 September 2026 dengan judul "Presiden Minta Perusahaan Terlibat Karhutla Dilaporkan, Apa Dampaknya? Daniel Johan: Langkah Baik Dan Harus Ditindaklanjuti"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.