Sebelumnya
Bagaimana respons dan pandangan Anda terhadap penolakan sejumlah kelompok masyarakat sipil terhadap Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA)?
Penolakan tentu boleh saja. Itu merupakan hal yang wajar. Namun, yang jelas, dalam proses pembahasannya, menurut pandangan saya, undang-undang ini sudah disusun dengan sangat baik karena melibatkan berbagai unsur masyarakat dan Pemerintah.
Mengapa Anda menilai UU PRA ini sudah disusun dengan baik?
Selama ini, ego sektoral di lingkungan Pemerintah cukup tinggi. Akibatnya, ketika muncul persoalan yang melibatkan satu instansi dengan instansi lainnya, masing-masing cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri. Tidak ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama.
Baca juga : Muhammad Isnur: Proses Pembuatannya Bermasalah & Menyimpang
Karena itu, diperlukan regulasi yang menjadi landasan dan pedoman bersama agar persoalan-persoalan tersebut bisa diselesaikan.
Artinya, UU PRA memang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tersebut?
Sangat dibutuhkan. Undang-undang ini juga diperlukan agar Pemerintah bisa lebih mendengar aspirasi rakyat. Keberadaan BRAN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden juga dimaksudkan agar koordinasi dan komando pelaksanaan reforma agraria lebih jelas, mengingat persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Bagaimana Anda menanggapi keberatan dan penolakan sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap UU PRA?
Baca juga : Senayan Ingatkan Jaga Rupiah
Kalau memang ada keberatan atau keluhan, silakan disampaikan. Undang-undang ini sudah menjadi inisiatif DPR dan telah disahkan. Karena itu, pihak-pihak yang merasa keberatan memiliki hak untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jadi, Anda mempersilakan pihak yang menolak UU PRA untuk menggugatnya ke MK?
Iya. Kalau memang keberatan, silakan mengajukan gugatan ke MK. Mekanismenya sudah tersedia dalam konstitusi. Jadi, persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui jalur konstitusional.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai keberadaan BRAN yang juga dipersoalkan, khususnya terkait penempatan polisi aktif sebagai pimpinan lembaga tersebut?
Baca juga : Normalisasi Sungai Di Aceh Dan Sumatera Dipercepat
Persoalan yang diprotes adalah penempatan personel kepolisian aktif sebagai pimpinan BRAN. Namun, itu merupakan persoalan tersendiri. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu,11 November 2026 dengan judul "Polemik UU Reforma Agraria Kalau Keberatan, Silakan Gugat, Firman Soebagyo: Kalau Keberatan, Silakan Gugat Ke MK"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.