Sebelumnya
Apa alasannya Anda mengajukan gugatan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait aturan batas maksimal jumlah kementerian menjadi 34?
Dasarnya adalah pembengkakan jumlah kementerian, lembaga, dan badan yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan era pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Jokowi (Joko Widodo), selisih jumlah kementeriannya mencapai sekitar 14 kementerian. Kebijakan fiskal Indonesia bisa makin hancur jika postur kabinet terus dibiarkan membengkak.
Apa kerugian nyata yang dirasakan masyarakat luas akibat jumlah kementerian yang terlalu banyak saat ini?
Dampaknya adalah defisit APBN. Mengapa bisa defisit? Karena pengelolaan anggaran menjadi tidak efisien akibat terlalu banyak pejabat. Total ada sekitar 161 menteri dan wakil menteri. Jumlah ini melonjak hampir 60 persen dibandingkan era Pak Jokowi dan Pak SBY. Akibatnya, pajak ditingkatkan, daya beli masyarakat menurun, dan mencari pekerjaan semakin sulit. Selain itu, proses perubahan undang-undangnya pada 2024 lalu hanya dibahas dalam waktu delapan jam oleh pembentuk undang-undang, lalu langsung disahkan Presiden. Ini sangat terlihat seperti aturan titipan. Kalau dibiarkan tanpa batas, bagaimana jika nanti ke depan dibuat menjadi 100 menteri demi politik balas budi. Ujung-ujungnya, yang menjadi korban adalah rakyat.
Baca juga : RI Dorong Kerja Sama Transisi Energi Bersih Lewat AZEC 2.0
Dari catatan Anda, berapa besar beban APBN terkait jumlah kementerian saat ini?
Jika merujuk pada perhitungan anggaran, sekitar 2,85 persen dari APBN dialokasikan untuk belanja pegawai kementerian, atau puluhan triliun rupiah. Dalam permohonan dicontohkan perbandingan sekitar Rp 40 miliar dari Rp 1,7 triliun. Pemborosan anggaran inilah yang menjadi dasar hukum saya.
Lantas, secara spesifik, seperti apa petitum atau permohonan yang Anda ajukan ke MK?
Saya hanya meminta aturan ini dikembalikan ke undang-undang yang lama, yakni membatasi jumlah maksimal sebanyak 34 kementerian. Saya rasa angka 34 kementerian itu sudah sangat ideal.
Baca juga : Mekeng Sebut Obligasi Daerah Kunci Percepatan Pembangunan
Kementerian saat ini sudah berjalan. Apakah perubahan kembali ke 34 kementerian tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan?
Kalau sistemnya harus diubah lagi, itu justru membuktikan bahwa sistem yang digunakan saat ini keliru dan harus diperbaiki demi mengamankan APBN. Sederhana saja. Bayangkan jika jumlahnya ditambah menjadi 48 kementerian, berapa besar anggaran negara yang tersedot.
Kalau harus dilakukan efisiensi, kementerian apa yang dapat dikurangi?
Misalnya, Kementerian Hukum, HAM, dan Imigrasi dijadikan satu kembali. Berdasarkan hasil riset yang saya sampaikan dalam permohonan, jumlah kementerian terbesar di negara dengan sistem presidensial ada di Indonesia. REN
Baca juga : Kuota Perempuan Legislatif Bukan Sekadar Formalitas
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 18 November 2026 dengan judul "UU Kementerian Negara Digugat Ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Dibatasi, Syamsul Jahidin: Pembengkakan Kabinet Menguras Dana APBN"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.