Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan masyarakat terkait penyediaan biaya pendidikan bagi tingkat dasar: Negeri dan Swasta. Sontak keputusan ini “menghebohkan” jagad per-pendidikanan kita. Sebab rakyat memahaminya secara simplisistis: Pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta!
Di pelbagai ruang wacana publik—terutama ketika anggaran pendidikan menjadi bahan diskusi politik musiman—kalimat “pendidikan gratis” sering dikumandangkan layaknya mantra penyelamat bangsa. Daya magisnya tidak bisa dianggap remeh: siapa yang berani menolak gagasan pendidikan tanpa biaya, apalagi bagi rakyat kecil? Setiap penentangan, tidak perlu dinalar, akan dianggap sebagai bagian dari pembangkangan undang-undang.
Namun, seperti halnya banyak gagasan mulia yang kehilangan makna. Dalam perjalanan implementasinya, pendidikan gratis telah menjadi frasa yang sering disalahpahami, disimplifikasi, dan bahkan dieksploitasi secara politis. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema mendasar: antara menjamin akses pendidikan secara merata, dan menyediakan mutu pendidikan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat abad ke-21.
Kultus “Gratis"
Konstitusi Indonesia memang mengamanatkan pendidikan dasar gratis. Pada tataran normatif, amanat ini nyaris tak terbantahkan. Namun ketika narasi “gratis” mulai dikemas sebagai janji universal yang berlaku lintas jenjang, tanpa memperhitungkan realitas anggaran, kapabilitas negara, dan keragaman kualitas lembaga pendidikan—di sinilah ilusi mulai mengaburkan logika.
Pertanyaannya sederhana namun menohok: apakah benar pendidikan—yang dalam esensinya adalah proses transformasi manusia—cukup dengan digratiskan? Apakah gratis sama dengan bermutu? Jawaban masyarakat, secara praksis, justru menunjukkan arah sebaliknya.
Baca juga : UNAS Bahas Kualitas Pendidikan di Kaltim Secara Humanis dan Holistik
Sejumah Fakta Lapangan
Fenomena yang menarik muncul di berbagai kota besar Indonesia. Lembaga pendidikan yang mengenakan biaya tinggi—kadang hingga jutaan rupiah per bulan bahkan di jenjang taman kanak-kanak—tidak pernah kekurangan peminat. Daftar tunggu mengular, bahkan sejak jauh sebelum anak-anak memasuki usia sekolah.
Mengapa ini terjadi, di tengah jargon pendidikan gratis? Jawabannya ada pada orientasi masyarakat terhadap kualitas. Orang tua kini berburu lembaga pendidikan yang menawarkan:
Pertama, Penguasaan bahasa asing. Hal ini dianggap sebagai tawaran yang tidak bisa ditawar demi mobilitas global anak-anaknya kelak. Dunia yang sudah begitu terhubung mengharuskan tiap anak memiliki alat untuk berkomunikasi secara global. Maka dari itu, sekolah yang menyediakan kemampuan untuk hal ini kemudian diburu banyak orang tua—tanpa memedulikan berapa biayanya;
Kedua, Metode pengajaran sains yang kontekstual, adaptif, dan berbasis teknologi. Di mana persepsi ini seakan sudah menjadi kesadaran sosial. Mereka mengganggap bahwa anak-anak dengan sains dan teknologi hari ini sudah seperti suatu kesatuan;
Ketiga, Penguatan karakter, kedisiplinan, dan soft skills yang kian relevan dalam dunia pasca-industri. Aspek ketiga ini juga begitu diburu banyak orang tua. Keterbukaan informasi yang sudah tidak bisa difilter menyebabkan banyak orang tua mengandalkan sekolah-sekolah yang menawarkan penguatan karakter sebagai substansi pendidikannya. Sekolah ini menjadi ruang penimba dan pencetak siswa yang kemudian berkonsekwensi pada pembiyaan yang cukup tinggi.
Baca juga : Menko Pratikno Siap Jalankan Putusan MK
Maka dari sejumlah fakta di atas, gratis, dalam konteks ini, bukan prioritas utama. Mutu dan hasil nyata menjadi kompas para orang tua dalam memilih jenjang dan jenis Pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya.
Paradoks Kebijakan Terdispersi
Secara formal, memang, 20% dari APBN Indonesia dialokasikan untuk pendidikan. Namun dalam praktiknya, alokasi ini tersebar dalam berbagai bentuk dan program, yang tersebar pada berbagai K/L (kementerian dan Lembaga) yang tidak semuanya menyentuh jantung persoalan: pembelajaran bermutu di ruang kelas atau penguatan Pendidikan anak Indonesia. Banyak anggaran Pendidikan yang “tercecer”. Dalam istilah populer, karena birokrasi pendidikan Indonesia masih berkutat pada koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan swasta.
Dalam kondisi demikian, pendidikan gratis cenderung menjadi simbol, bukan solusi. Ia lebih merupakan pilihan minimal dalam spektrum kebijakan, ketimbang jawaban final terhadap kebutuhan masyarakat.
Apa yang sebenarnya dibutuhkan adalah pendekatan baru: memadukan prinsip keadilan sosial dengan keberanian realistis dalam kebijakan publik. Salah satu skenario yang bisa dipertimbangkan adalah kemitraan antara negara dan lembaga swasta, dengan basis subsidi terarah.
Misalnya, seorang siswa yang mendaftar ke sekolah negeri tetapi tidak diterima karena keterbatasan kuota, dapat bersekolah di lembaga swasta mitra dengan biaya yang ditanggung negara. Namun, skema ini mensyaratkan sejumlah ketentuan, seperti:
- Lembaga swasta mitra harus memenuhi standar pelayanan minimum;
- Biaya satuan pendidikan disepakati bersama dengan dinas pendidikan setempat; dan,
- Subsidi hanya diberikan kepada siswa yang sebelumnya tercatat dalam proses penerimaan sekolah negeri.
Baca juga : Cegah Karhutla, Menteri LH Resmikan Desa Mandiri Peduli Gambut Di OKI
Pendekatan ini memungkinkan negara tetap menjalankan mandat konstitusional—yaitu menyediakan pendidikan dasar bagi semua—tanpa mengorbankan prinsip efisiensi anggaran dan mutu pendidikan.
Dari Populisme ke Kebijakan yang Berbasis Realitas
Gagasan pendidikan gratis jelas tidak salah. Yang keliru adalah ketika ide tersebut ditempatkan sebagai jawaban tunggal atas persoalan pendidikan nasional. Gratis harus dimaknai hanyalah alat; bukan tujuan. Tanpa kualitas, pendidikan gratis hanya memperluas akses menuju ketimpangan baru—yaitu kesenjangan mutu.
Maka dari itu, yang harus kita perjuangkan bukan sekadar pendidikan gratis, tetapi pendidikan bermutu untuk semua. Dalam dunia yang kian terhubung, yang menuntut kecakapan tinggi dan karakter kuat. Hanya pendidikan unggul yang mampu mengangkat harkat bangsa. Dan untuk itu, kita perlu lebih dari sekadar gratis—kita perlu kebijakan yang berani, cerdas, dan berpihak secara tepat. [ ]
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.