RM.id Rakyat Merdeka - Program Studi Doktor (S3) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (FISIP UNAS) bersama Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Jilid III bertajuk “Penguatan Kemandirian Kelembagaan DPRD”, di Ruang Seminar Lantai 3, Gedung Menara UNAS, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum akademis untuk merumuskan rekomendasi penguatan kedudukan, hak, kewenangan, dan kemandirian kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sistem Pemerintahan Daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS T.B. Massa Djafar, Ketua Tim Peneliti sekaligus Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-Otda), Prof. Djohermansyah Djohan, Guru Besar UNAS Prof. Syarif Hidayat, Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS Safrizal Rambe, Kepala Biro Administrasi Kerja Sama UNAS Irma Indrayani, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto, dan para Anggota DPRD dari berbagai daerah.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS T.B. Massa Djafar menyampaikan, kerja sama UNAS dan ADKASI merupakan langkah strategis untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas perundang-undangan dan penguatan demokrasi di tingkat daerah. Ia berharap rangkaian FGD dapat menghasilkan gagasan serta rekomendasi yang mendukung perbaikan kedudukan dan kinerja DPRD.
“Harapannya FGD yang ketiga ini dapat menghasilkan satu konsep rancangan perbaikan undang-undang mengenai kedudukan DPRD,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (19/11/2026).
Ketua Tim Peneliti sekaligus pendiri Institut Otonomi Daerah (i-Otda), Prof. Djohermansyah Djohan menjelaskan, penguatan kelembagaan DPRD diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih seimbang antara lembaga legislatif daerah dan kepala daerah. Menurutnya, kedudukan DPRD saat ini masih menghadapi persoalan ketergantungan terhadap eksekutif, terutama dalam aspek anggaran dan dukungan kesekretariatan.
“DPRD itu harusnya posisinya setara dengan kepala daerah. Konstruksi yang ingin kita bangun adalah memperbaiki DPRD dari sekadar unsur penyelenggara pemerintahan daerah menjadi lembaga legislatif lokal, sementara kepala daerah menjadi eksekutif lokal,” jelasnya.
Baca juga : KPK Tahan Eks Staf Anggota DPR, Dua Rumahnya Disita
Djohermansyah menambahkan, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu didukung kajian akademik dan argumentasi yang kuat. Penyusunan naskah akademik menjadi salah satu langkah penting agar usulan penguatan DPRD dapat diperjuangkan dalam proses legislasi.
Guru Besar UNAS Prof. Syarif Hidayat memaparkan landasan historis dan konseptual mengenai kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Ia menjelaskan bahwa posisi DPRD dalam sejarah pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan melalui regulasi pemerintahan daerah. Penguatan kembali kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif lokal dinilai penting untuk memperkuat demokrasi representatif dan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah.
“Kalau kita ingin menciptakan pemerintahan yang demokratis dan relasi yang seimbang antara negara dan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, DPRD harus menjadi lembaga legislatif. Di situlah DPRD merepresentasikan perwakilan rakyat yang ada di daerah,” ungkapnya.
Syarif juga mengemukakan empat alasan pentingnya penguatan kedudukan DPRD, yaitu menegakkan prinsip demokrasi representatif, melaksanakan amanat Pasal 18 UUD 1945, memperkuat akuntabilitas representasi masyarakat, serta menciptakan mekanisme checks and balances di tingkat daerah. Ia turut mendorong penguatan fungsi DPRD agar tidak hanya terbatas pada legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga mencakup pelayanan terhadap konstituen.
Diskusi dipandu oleh Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS Safrizal Rambe. Ia menjelaskan, FGD Jilid III merupakan bagian dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah mengangkat penguatan status kelembagaan, status keanggotaan, dan fungsi DPRD. Pembahasan kali ini diarahkan pada penguatan hak DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol serta kemandirian kelembagaan.
Sejumlah perwakilan DPRD dari berbagai daerah turut menyampaikan pengalaman dan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Wakil Ketua ADKASI, Medi Lensun, menyoroti lemahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan DPRD. Ia juga menilai ketergantungan sekretariat DPRD terhadap kepala daerah berpotensi memengaruhi independensi lembaga legislatif daerah.
Baca juga : Anggaran DKI 2027 Diefisiensikan, Yuke Minta Program Prioritas Diutamakan
Pandangan serupa disampaikan Aziz yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi penganggaran dan legislasi DPRD masih menghadapi keterbatasan. Proses pembahasan anggaran dinilai berisiko menjadi formalitas ketika program telah lebih dahulu disusun oleh pihak eksekutif.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sofi Zulvia mengusulkan penguatan independensi inspektorat daerah agar DPRD memperoleh data pengawasan yang sistematis dan akurat. Data tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya Sayid Shamat menekankan pentingnya keterlibatan DPRD sejak tahap awal perencanaan anggaran. Ia juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme pengangkatan Sekretaris DPRD serta konsekuensi bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
Perwakilan DPRD Kabupaten Cilacap Indah mengangkat persoalan belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Aspirasi tersebut dinilai belum selalu terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan KUA-PPAS. Ia mendorong adanya integrasi yang lebih kuat antara perencanaan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat.
M. Ilyas turut menyoroti mekanisme pengangkatan Sekretaris DPRD. Menurutnya, pimpinan DPRD perlu dilibatkan dalam proses penentuan pejabat tersebut agar sekretariat dapat menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitasi secara independen terhadap kebutuhan kelembagaan DPRD.
Ketua ADKASI Siswanto menegaskan, penguatan fungsi pengawasan harus disertai mekanisme konsekuensi terhadap pihak eksekutif yang tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Ia juga menyoroti pentingnya kemandirian anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan.
Baca juga : Pastikan, Peserta Didik Bebas Pungutan 100 Persen
Siswanto turut menekankan pengembangan fungsi pelayanan konstituen atau serving the constituent sebagai bagian dari peran DPRD. Fungsi tersebut mencakup pendampingan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga perizinan usaha.
“Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk fisik, layanilah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Misalnya, membantu mengurus BPJS kesehatan, administrasi kependudukan, akses pendidikan, dan berbagai pelayanan lainnya,” paparnya.
Dari unsur legislatif pusat, Hendro yang mewakili Badan Legislasi DPR menyampaikan perkembangan usulan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa usulan perubahan tersebut telah masuk dalam pembahasan Prolegnas Prioritas, tetapi masih memerlukan dukungan anggota DPR RI sebagai pengusul inisiatif. ADKASI dan UNAS didorong untuk menyiapkan naskah akademik serta rancangan undang-undang sebagai bahan penguatan usulan tersebut.
Sementara itu, Subandono, yang mewakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, menyampaikan pentingnya keseimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan APBD, termasuk memastikan belanja daerah selaras dengan prioritas pemerintah dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Rangkaian diskusi menghasilkan sejumlah catatan mengenai perlunya penguatan hak kontrol DPRD, kejelasan tindak lanjut rekomendasi pengawasan, kemandirian pengelolaan anggaran, serta penguatan sekretariat dan sumber daya manusia. Berbagai masukan dari peserta akan menjadi bahan penyusunan kajian akademik dan rekomendasi perubahan regulasi terkait pemerintahan daerah.
Melalui FGD Jilid III, Program Studi Doktor Ilmu Politik FISIP UNAS dan ADKASI berharap kolaborasi akademisi, praktisi pemerintahan daerah, dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang memperkuat posisi DPRD. Penguatan tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, seimbang, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.