RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan, pemerintah telah melakukan evaluasi terkait mekanisme penyaluran subsidi untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), terutama untuk jenis roda dua atau motor. Evaluasi tersebut diperlukan karena serapan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua masih rendah.
Untuk diketahui, pada 2023, pemerintah telah menyiapkan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua sebesar 200.000 Unit. Mengutip dari situs sisapira.id, dari jumlah kuota tersebut, per 5 Juni 2023, baru terserap 637, dengan status 4 unit sudah tersalurkan.
Baca juga : Moeldoko Serahkan Bantuan Pendidikan Dan Kesehatan Di Tana Toraja
“Pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik ini merupakan semangat pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik. Jadi jangan berikan sesuatu yang ribet pada masyarakat. Dan sekarang pemerintah sedang siapkan mekanisme yang lebih sederhana dan praktis,” kata Moeldoko saat menjadi nara sumber pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Transisi Energi Menuju Energi Bersih, Senin (5/6).
Moeldoko mengungkapkan, beberapa evaluasi yang dilakukan diantaranya terkait penggunaan kata subsidi pada penyaluran bantuan pembelian untuk kendaraan listrik jenis roda dua. Sebab penggunaan kata tersebut diikuti oleh beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima. Yakni, terdaftar sebagai penerima manfaat KUR, bantuan produktif Usaha Mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. “Bisa jadi dengan persyaratan tersebut masyarakat merasa ribet dan enggan untuk memanfaatkannya,” ujarnya.
Baca juga : Tak Hanya Kurangi Emisi, Kendaraan Listrik Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM
Ia menambahkan, pemerintah juga melakukan evalusi terkait percepatan pembayaran subsidi yakni berupa potongan harga sebesar Rp 7 juta pada dealer. “Jadi subsidi ini diberikan pada dealer. Dan ini sifatnya restitusi. Sehingga ada kesan pembayarannya lama. Ini yang sedang kita evaluasi, agar pembayaran bisa dilakukan dalam waktu satu hingga dua bulan,” terang Moeldoko.
Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyinggung persoalan Baterai yang masih menjadi isu publik. Ketua Periklindo ini menyebut, sampai saat ini masih banyak pertanyaan di publik terkait kemanan, ketersediaan, kekuatan, hingga pengelolaan limbah baterai.
Baca juga : Moeldoko : Indonesia Komitmen Kembangkan Ekonomi Hijau
“Tantangan isu publik ini harus segerea kita jawab, agar percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik bisa dilakukan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.