Sebelumnya
"Selama ini kan, sebagian besar proyek BUMN Karya itu dari Pemerintah. Tapi pencairan (dana) kadang lama. Kadang (proyek) tidak selesai karena masalah anggaran. Dampaknya bukan hanya ke BUMN Karya, tapi ke subkontraktor juga," warning-nya.
Tak hanya itu, Nailul mengingatkan, penugasan juga harus diberikan sesuai kapasitas dan kemampuan dari BUMN yang bersangkutan.
Terpisah, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pihaknya akan menggabungkan Waskita Karya dengan Hutama Karya melalui inbreng saham Waskita milik Pemerintah ke Hutama Karya.
"Kan ada saham milik Pemerintah (di Waskita), kami ajukan saham itu diinbrengkan ke Hutama Karya. Lalu,(Waskita) akan dijadikan anak usaha HK (Hutama Karya)," kata Kartika yang akrab disapa Tiko, di Jakarta, Senin (14/8).
Namun hal itu baru bisa dilakukan bila proses restrukturisasi yang tengah dijalankan emiten berkode saham WSKT itu selesai di tahun depan.
Menurut mantan bos Bank Mandiri ini, langkah tersebut sama seperti yang dilakukan Pemerintah ketika menggabungkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada 2021.
Kala itu Pemerintah melakukan inbreng saham yang dimiliki di PNM dan Pegadaian ke BRI, sehingga kedua BUMN tersebut kini menjadi anak usaha BRI, yang sama-sama menyasar pembiayaan di sektor mikro.
Nantinya, sambung dia, ketentuan inbreng ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
"Jadi, bukan right issue, bukan private placement juga," tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.