Sebelumnya
“Di fintech, plafon pinjaman sebesar Rp 2 miliar sudah diberikan tanpa memakai agunan. Bahkan UMKM yang terhubung dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang) bisa meminjam pinjaman hingga Rp 10 miliar. Hal ini merupakan terobosan yang baik bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan,” ucap Teten.
Meski begitu, Teten memberikan catatan terkait bunga yang masih tinggi di fintech. Sebab, bunga yang tinggi juga menjadi persoalan tersendiri dalam mempermudah UMKM mengakses pembiayaan. Tercatat saat ini bunga di fintech berkisar antara 12-18 persen.
Teten menjelaskan. Kesehatan UMKM yang terpenting bisa membayar kembali pinjaman, maka diharapkan bunga lebih berani untuk diturunkan.
"Saya optimis, penurunan bunga di fintech bisa terjadi dan menjadi pertimbangan bagi perbankan juga untuk berani memberikan pinjaman ke UMKM tanpa agunan,” jelas Teten.
Baca juga : Teten: Harus Ada Perlindungan Produk UMKM Dalam Kebijakan Transformasi Digital
Yang terpenting sambung Teten, pihaknya menyepakati bagaimana membangun ekosistem setiap rupiah yang dipinjamkan kepada UMKM tidak akan macet karena cashflow usaha mereka sudah bisa terhubung dengan offtaker (buyer).
Misalnya dengan membangun klaster agriculture maupun aquaculture yang menghubungkan antara lembaga pembiayaan dengan petani.
“Peran agregator menjadi bagian penting mengembangkan UMKM,” tegas Teten.
Ia juga mengapresiasi, sebesar 96 persen fintech dikuasai oleh lokal yang diatur menjadi benchmark. Berbeda dengan e-commerce yang justru dikuasai oleh asing dan hanya sebesar 44 persen dikuasai lokal.
Baca juga : Geledah Rumah Reyna Usman, KPK Temukan Bukti Aliran Duit Korupsi Di Kemenaker
“Sehingga ada yang salah dalam mengatur transformasi digital. Ini yang sedang kita bereskan supaya membangun infrastruktur internet jangan sampai kemudian dinikmati oleh asing,” ucap Teten.
Maka dari itu, Teten juga mengimbau UMKM untuk terus mengadopsi digital, sehingga kesehatan usaha UMKM bisa menjadi track record. Selain itu, UMKM juga dianjurkan untuk memiliki business plan.
“Karena pengalaman kami, banyak beberapa UMKM yang tak punya business plan, padahal mereka punya potensi bisnis yang besar dengan dukungan bahan baku dan captive market,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, anggota fintech yang berada di naungan AFPI terus berupaya untuk mengoptimalkan pinjaman ke UMKM.
Baca juga : Begini Kesiapan PT KAI Operasikan LRT Tanpa Masinis Pertama Di Indonesia
Saat ini, sebanyak 40 persen pembiayaan masuk dalam sektor produktif. Tercatat, periode Januari-Juli 2023 penyaluran pembiayaan mencapai Rp 58 triliun, dan pembiayaan di sektor produktif sebesar Rp 22 triliun.
“Pembiayaan sebesar 40 persen ke sektor produktif di Indonesia tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan China. Di ASEAN porsi ini cukup diapresiasi. China justru lebih besar strukturnya ke pembiayaan sektor konsumtif. Kami ingin fintech di Indonesia menjadi contoh bagi ASEAN,” ungkapnya.
Sunu menekankan, dalam mengoptimalkan pembiayaan ke UMKM, dibutuhkan dua hal yang menjadi faktor penting. Yakni literasi digital dan literasi keuangan yang tak bisa dipisahkan. UMKM jika tidak bisa mengadopsi digital akan tertinggal.
“Karena digital akan menjadi track record dari cashflow. Misalnya, UMKM di daerah remote, selama terhubung dengan digital, fintech pasti akan berani memberikan pinjaman. Digitalisasi mengkonfirmasi kegiatan usaha secara digital,” ucap Sunu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.