RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi bersyukur situasi politik dan ekonomi di dalam negeri sangat stabil di tengah kondisi global yang terus bergejolak. Namun, Jokowi mengingatkan, kalau Indonesia ingin lebih maju dan kompetitif, maka birokrasinya harus lebih lincah, cepat, dan taktis.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).
Acara ini dihadiri antara lain Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua BPK Isma Yatun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, hadiri juga ratusan kepala daerah dan para pimpinan DPRD.
Dalam acara itu, Jokowi berpidato tak lama. Hanya sekitar 7 menit. Namun, isinya jelas dan padat. Di beberapa momen, mantan Gubernur DKI Jakarta ini, memasang wajah serius.
Jokowi mengawali pidato dengan mengungkapkan kondisi ekonomi global saat ini yang menghadapi berbagai tantangan serius. Perang dagang yang semakin memanas, serta perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya. Kondisi ini menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi global dan krisis ekonomi di beberapa negara. Bahkan, beberapa negara dilanda krisis ekonomi.
Meski tantangan global semakin berat, Jokowi menggarisbawahi, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen di kuartal I-2024, serta inflasi yang terkendali menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi tantangan global.
Baca juga : Gibran: Kaesang Jangan Di Jakarta
"Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil," kata Jokowi, disambut tepuk tangan hadirin.
Menurut Jokowi, inflasi yang terjaga itu berkat koordinasi yang baik antara Bank Indonesia (BI) dan Menteri Dalam Negeri serta para kepala daerah. Di samping itu, kondisi ini dibarengi oleh mulusnya Pemilu 2024.
Namun, Jokowi mengingatkan, agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih kompetitif, Indonesia harus lebih lincah, cepat, dan taktis. Selain itu, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun. Jangan lagi terbelenggu pada prosedur dan berorientasi pada proses, tapi lebih berani fokus pada hasil.
“Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk fokus pada hasil yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan capaian yang membawa kemajuan negara ini,” tegas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan, Pemerintah sudah melakukan banyak deregulasi dan debirokratisasi. Meski begitu, regulasi yang tidak sinkron masih banyak ditemukan. Birokrasi yang rumit juga masih banyak terjadi dalam praktik di lapangan.
Memang, kata Jokowi, sudah tak ada lagi proses perizinan. Namun, rupanya hanya ganti istilah saja. Kata izin diganti dengan istilah pertimbangan atau rekomendasi.
Baca juga : PSI Siap Berkoalisi Dengan PKS
"Prosedurnya sama saja. Mengurusnya ruwet sekali. Ini terjadi di pusat dan daerah," beber Jokowi.
Tanpa jeda, Jokowi langsung melanjutkan kalimatnya. "Jangan ada yang tepuk tangan," tegasnya, dengan wajah serius.
Karena itu, Jokowi berharap, reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur harus dilanjutkan agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien di masa mendatang.
Terakhir, Jokowi menyoroti pentingnya dukungan dari BPK dan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi transisi pemerintahan pada Oktober 2024. Ia berharap, pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan yang akuntabel dan fleksibel.
“Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Jokowi.
Jokowi menutup sambutannya dengan meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK demi meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
Ekonomi Tumbuh 5%
Baca juga : Banyak Warga Miskin Tak Kebagian Bansos
Sepanjang tahun ini, ekonomi Indonesia diprediksi akan tetap cerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2024 masih bisa bertahan di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi kuartal II didukung pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, kegiatan Pemilu dan kenaikan gaji ASN sebesar 12 persen dan pensiun ASN sebesar 18 persen.
Dengan adanya belanja APBN untuk ASN dan kegiatan Pemilu tersebut, Sri Mulyani menyebut, memberikan daya ungkit atau konsumsi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2024. Di samping itu, pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2024 akan didorong investasi yang tumbuh meningkat seiring dengan progress Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kinerja ekspor kita yang masih berjalan meskipun mengalami perlemahan dibandingkan tahun lalu, namun masih positif, memberikan kontribusi pada ekonomi," tutur Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.