Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Program Penonaktifan NIK Kudu Dikaji Ulang
Banyak Warga Miskin Tak Kebagian Bansos
Selasa, 9 Juli 2024 06:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Banyak warga miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak kebagian bantuan sosial (bansos) karena terdampak program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal mereka masih tinggal di Jakarta, hanya pindah alamat kontrakan.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) lebih cermat dan teliti dalam penonaktifan NIK.
Rio mendesak Dukcapil melakukan pemeriksaan secara berlapis sebelum menghapus NIK warga yang terindikasi sudah tidak berdomisili di Jakarta.
Baca juga : Ajakan Mahfud MD: Terima Hasil Pilpres, Jangan Marah Mulu
Anggota Komisi A ini mengaku banyak menerima keluhan warga yang tidak bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena terdampak penataan NIK.
“Harus dicek, diidentifikasi dan diverifikasi, apakah mereka tidak punya hubungan lagi dengan daerah tempat asalnya,” kata Rio dalam keterangannya dikutip Minggu (7/7/2024).
Rio mengaku tidak mempersoalkan kebijakan penghapusan NIK. Tapi, dia mewanti-wanti agar program tersebut tidak merugikan warga.
Baca juga : Survei Pilgub Jateng, Kaesang Mulai Melejit
“Kalau memang tidak ada KK (Kartu keluarga) atau RT (Rukun Tetangga) mengakui mereka, oke kita delete. Namun kalau orang tua atau keluarganya masih di situ tapi tidak punya aset, terus kita delete, ini perlu dicek lagi,” ujarnya.
Selain itu, akibat dari penonaktifan NIK, warga tidak dapat mengakses hak sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Di antaranya, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan sebagainya.
Banyak warga yang terdampak masih berdomisili di Jakarta. Hanya berpindah rumah sewa/kontrakan ke RT atau Rukun Warga (RW) lain yang masih dalam satu wilayah kelurahan yang sama.
Baca juga : Tetap Pake Sirekap, KPU Nggak Ada Kapok-kapoknya
“Hal ini harus digarisbawahi bahwa warga Jakarta yang hanya pindah alamat jangan sampai terkena dampak,” imbau Rio.
Dia juga menyayangkan penonaktifan NIK yang salah sasaran. Padahal bansos itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya