RM.id Rakyat Merdeka - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menilai, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) saat ini kurang mumpuni untuk mengelola kebutuhan bahan makanan atau penyediaan pasokan pangan dari dalam negeri.
Menurut dia, sejak berdiri pada 2021, Bapanas tidak memperlihatkan kinerja positif dalam menjaga ketahanan pangan nasional, bahkan pasokan komoditas masih bergantung pada impor pangan sejak awal 2024.
"Berarti tidak ada crash program yang dapat memungkinkan adanya penurunan impor beras atau bahan pangan sampai bulan Desember 2024," ujar Defiyan, dikutip Antara, Senin (30/9/2024).
Menurut dia, ketergantungan pada impor telah membuat munculnya kasus dugaan penyalahgunaan wewenang seperti biaya denda impor atau demurrage di pelabuhan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Baca juga : Kali Ini, Yaqut Alasan Tak Dapat Tiket Pulang
Selain itu, katanya, impor pangan tersebut justru menciptakan jalur baru yang melahirkan kartel-kartel dalam pengadaan komoditas bahan kebutuhan pokok, seperti beras dari luar negeri.
Kondisi itu yang menyebabkan petani dalam negeri makin tidak terurus dan tingkat kesejahteraannya menjadi rendah, meski harga beras mengalami kenaikan.
"Permasalahan Bapanas tidak hanya soal adanya jalur baru dalam pengelolaan impor pangan, tetapi juga semakin menjauhkan dari penyelesaian masalah (problem solver) pangan serta pertanian dan hasil pertanian rakyat," tuturnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih juga menginginkan adanya evaluasi kinerja Kepala Bapanas yang dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada petani.
Baca juga : FESyar Jawa Dorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Menurut dia, harga gabah yang dijual petani saat ini terlalu rendah dan tidak menguntungkan, padahal harga beras di Indonesia termasuk salah satu yang termahal di Asia Tenggara.
Henry pun mengharapkan adanya figur dalam organisasi Bapanas mempunyai kepedulian terhadap sektor pertanian dan mempunyai keberpihakan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.
Ia menambahkan, tata kelola beras nasional juga sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi, bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada pelaku bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata.
Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste Bank Dunia Carolyn Turk memaparkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Namun kesejahteraan petani Indonesia, paling jeblok.
Baca juga : Tim PKM Usakti Kelola Bank Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular dengan Teknoplas
"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara Asean," ujar Turk dalam kegiatan Indonesia International Rice Conference (IIRC).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.