RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut. Presiden Jokowi meminta hal ini dikaji secara mendalam. Sebab, untuk menciptakan stabilitas ekonomi, inflasi dan deflasi harus dikendalikan.
Kata Jokowi, deflasi bisa terjadi karena dua hal. Pertama, penurunan harga yang terjadi karena pasokan dan distribusi bahan pokok berjalan dengan baik. Kedua, karena menurunnya daya beli masyarakat.
Sebab itu, perlu dicari tahu apa yang menyebabkan deflasi lima bulan berturut-turut ini sampai terjadi. Dengan begitu, Pemerintah bisa menyimpulkan apakah ini pertanda bahaya, atau justru keuntungan buat masyarakat.
"Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi nggak ada hambatan. Atau karena ada daya beli yang berkurang," ujar Kepala Negara, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).
Jokowi menekankan, deflasi maupun inflasi bisa dikendalikan. Dengan stabilitas ekonomi, semua pihak akan mendapatkan keuntungan. Sederhananya, produsen akan mendapat keuntungan jika barang dagangannya laku terjual, dan konsumen bisa membeli dengan harga terjangkau.
Baca juga : DPR Dikhawatirkan Cuma Jadi Tukang Stempel
"Apa pun yang namanya deflasi maupun inflasi itu memang dua-duanya harus dikendalikan, sehingga harga stabil. Tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen, harga juga tidak naik," urai Jokowi.
Secara tahunan, inflasi Indonesia berada di level 1,8 persen. Artinya, harga di pasar tetap terjaga dengan seimbang. Jokowi pun memastikan, akan terus menjaga keseimbangan ini. "Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," ujar Jokowi.
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap, deflasi yang terjadi saat ini karena pelemahan dari sisi permintaan. Menurutnya, bagi negara yang sedang berada pada fase bonus demografi, kondisi deflasi beruntun merupakan sebuah anomali.
"Penduduk usia produktifnya kan besar, tapi sisi permintaan lemah. Ada apa?" heran Bhima.
Menurutnya, deflasi yang terjadi saat ini bukan kesuksesan dalam pengendalian inflasi dari sisi pasokan. Melainkan, tanda masyarakat menahan belanja. Bahkan, uang untuk belanja mulai berkurang porsinya.
Baca juga : Soal Kabinet, Semua Bertanya Ke Dasco
Bhima menerangkan, saat ini kelas menengah rentan sulit mencari pekerjaan. Padahal, 50 persen populasi Indonesia merupakan kelas menengah rentan. "Sementara, kelas menengah atas justru menahan belanja, karena khawatir situasi ekonomi memburuk," ulas Bhima.
Jika deflasi berlanjut, kata Bhima, pelaku usaha khususnya industri makanan minuman, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, hingga properti akan merevisi rencana bisnisnya. Saat ini, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur tetap di bawah 50, atau sedang menurunkan pembelian bahan baku. "Gejolak ini jika tidak dicegah dapat berujung pada resesi ekonomi," katanya.
Atas hal itu, Bhima menyarankan Pemerintah menunda mega proyek infrastruktur, dan mengalihkan anggarannya ke program perlindungan sosial untuk kelas menengah rentan. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor industri dengan investasi yang lebih berkualitas.
Kemudian, Pemerintah bisa mendorong sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan dengan bantuan APBN yang lebih besar. Misalnya, dengan subsidi pupuk.
Juga memberikan jaring pengaman sosial tambahan bagi pekerja gig economy, seperti ojol dan kurir.
Baca juga : Debat Cagub DKI Rasa Persaudaraan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terjadinya deflasi karena penurunan harga pangan. Hal ini tentu positif karena sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah.
"Jadi, kalau harga makanan stabil atau bahkan turun, yang waktu itu sempat meningkat, maka itu adalah hal yang positif," terang Sri Mulyani, di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Jika dilihat dari komponennya, lanjut Sri Mulyani, inflasi inti yang merupakan indikator permintaan atau agregat demand masih berada di level 2 persen. Artinya, permintaan masih tinggi.
Sri Mulyani mengatakan, indikator daya beli masyarakat harus dilihat dari banyak sisi. Di antaranya indeks kepercayaan konsumen dan indeks ritel. Ia menyebut, indeks-indeks itu masih di level stabil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.