RM.id Rakyat Merdeka - PT Wilmar Nabati Indonesia, anak perusahaan Wilmar International Limited, menjadi yang pertama melakukan ekspor Hydrogenated Palm Oil (HRPO) yang diproses dari buah sawit yang dipasok dari PT Bumi Sawit Kencana (BSK) I & II Estate dan PT Karunia Kencana Permai Sejati (KKP) I Estate, Kalimantan Tengah.
Ekspor ini merupakan pengiriman pertama melalui proses yang disetujui dan difasilitasi dalam rangkaian piloting Dasbor Nasional Indonesia.
Inisiatif dari Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kementerian Pertanian dan dioperasikan oleh PT Surveyor Indonesia.
Dasbor Nasional merupakan jawaban dari Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit besar untuk memvalidasi rantai pasok, legalitas, dan ketelusuran dari komoditi ekspor yang berasal dari Indonesia.
Baca juga : Implementasi Kebijakan EUDR, Surveyor Indonesia Jadi Operator Dasbor Nasional
Pengiriman PT Wilmar Nabati Indonesia telah mematuhi dengan peraturan Pemerintah Indonesia melalui Dasbor Nasional dan persyaratan legalitas dan ketelusuran dari European Union Deforestation Regulation (EUDR) saat melalui Dasbor Nasional.
Dasbor Nasional, yang dikonseptualisasi pertama kali oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan dioperasikan oleh PT Surveyor Indonesia di bawah koordinasi Sekretariat Dasbor Nasional Kementerian Pertanian, merupakan upaya multi-pihak yang bertujuan untuk mengelola komunikasi persyaratan EUDR antara Indonesia dan competent authority di Uni Eropa, dan persyaratan pasar global lainnya.
Seperti, UK Due Diligence, US Forest Act, Green China, dan utamanya untuk perbaikan tata kelola data perkebunan nasional. Dasbor Nasional akan diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia.
Ekspor yang dilakukan oleh Wilmar dibawah skema Dasbor Nasional ini merupakan contoh yang baik dalam implementasi Dasbor Nasional untuk ekspor ke Eropa.
Baca juga : Prabowo: Kalau Diminta PBB, Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian Ke Gaza
"Karena Wilmar berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan pernyataan legalitas dari pemerintah yang disebut National Dashboard Notes yang akan menjadi dokumen tambahan persyaratan ekspor ke Uni Eropa," ujar Dr Prayudi Samsuri, Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
Pemerintah akan ikut mengawal dan menjamin produk dari Indonesia sehingga bisa diterima Uni Eropa sebagai bagian dari penerapan EUDR untuk produk kelapa sawit nasional.
Terkait peran PT Surveyor Indonesia, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menyampaikan, penunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai operator National Dashboard adalah tanggung jawab besar yang akan kami jawab dengan kompetensi dan pengalaman perusahaan.
"Sehingga amanah ini dapat dijalankan dengan persiapan yang matang dan integritas yang tinggi," tuturnya.
Baca juga : Kemenko Perekonomian Dan Surveyor Indonesia Kolaborasi, Siapkan Dasbor Nasional Data
Sebagai operator teknis, PT Surveyor Indonesia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan.
"Kami akan memastikan transparansi dan kepatuhan atas regulasi-regulasi internasional, sehingga komoditas-komoditas unggulan Indonesia dapat bersaing dengan lebih baik di pasar global," lanjutnya.
Penunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai operator National Dashboard didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2023, perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021, serta Undang-Undang No. 59/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.