BREAKING NEWS
 

Soal Tuduhan Kerja Paksa Di Industri Hilirisasi

Bahlil: Ini Kampanye Hitam

Reporter : DIDI RUSTANDI
Editor : FAZRY
Sabtu, 12 Oktober 2024 07:10 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM ) Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) bersama mantan Menteri ESDM Archandra Tahar (kiri), Sudirman Said (kedua kiri), Jero Wacik (ketiga kiri), Purnomo Yusgiantoro (kedua kanan) dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, berfoto bersama usai mengikuti upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-79 di Monas, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Hari Jadi Pertambangan Dan Energi tersebut mengusung tema Energi dan Mineral Wujudkan Indonesia Maju dan Berkelanjutan.

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyak pihak yang tidak suka dengan keberhasilan Pemerintah Indonesia menerapkan program hilirisasi. Tuduhan yang menyebut industri hilirisasi memberlakukan sistem kerja paksa, tidak benar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia. Menurutnya, hal itu merupakan kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi Indonesia.

“Nggak ada kerja paksa. Saya setiap bulan, waktu menjabat Menteri Investasi, turun. Ini hanya black campaign, tenang aja,” ujar Bahlil, di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Bahlil bilang, banyak negara lain yang merasa lebih hebat. Namun sebenarnya tidak lebih hebat daripada Indonesia.

Dia percaya dengan kekayaan yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Dengan begitu diharapkan Indonesia dapat masuk 10 besar negara maju.

Baca juga : Pupuk Indonesia Targetkan Tambah Produksi 2 Juta Ton

Sebagai informasi, mengutip dari Asia Times, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) memasukkan nikel Indonesia ke daftar produk yang dibuat menggunakan kerja paksa. Laporan tersebut menyebutkan, industri nikel di Indonesia tidak memiliki landasan hukum atau peraturan langsung.

Informasi ini didapat oleh AS dari liputan pers dan berbagai laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang kondisi kerja di pabrik peleburan nikel yang terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku, Indonesia timur.

Perusahaan-perusahaan nikel hasil kerja sama antara Indonesia dan China. Laporan AS menyebut, para pekerja dari kedua negara tersebut diduga menghadapi pemotongan upah yang sewenangwenang, kekerasan, lembur paksa dan pengawasan terus-menerus.

Pekerja China juga diduga menghadapi penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan mereka. Sumber Asia Times yang merupakan pekerja di peleburan nikel itu juga mengkonfirmasi kondisi tersebut.

Adsense

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan, banyak yang mengganggu hilirisasi nikel. “Setannya banyak sekali yang mengganggu hilirisasi nikel,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Baca juga : Layanan Izin Usaha Dan Investasi Hadir Di 10 Mall

Salah satu setan yang mengganggu jalannya hilirisasi nikel, yakni pada saat Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Uni Eropa merayu Indonesia, lantaran nikel masuk dalam kategori mineral kritis yang dibutuhkan sebagai bahan baku utama untuk transisi energi. Salah satunya baterai kendaraan listrik.

Pasca Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah sejak 2020, Bahlil mengaku membawa manfaat besar bagi kemajuan ekonomi nasional. Hal itu dilihat dari perbandingan nilai ekspor bijih nikel pada 2017-2018 yang hanya 3,3 miliar dolar AS, melesat jika dibandingkan dengan nilai ekspor produk turunan nikel pada 2023 yang mencapai 34,4 miliar dolar AS.

“Target untuk ekspor tahun 2024 kurang lebih hampir 40 miliar dolar AS. Untuk komoditas dari turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi yang terbesar di pasar dunia,” tegasnya.

Presiden Jokowi meyakini, hilirisasi yang telah dilakukan dapat menambah penerimaan negara. Jika penerimaan bertambah, dapat menggenjot pembiayaan untuk pembangunan jalan tol hingga bantuan sosial (bansos).

Jokowi menjelaskan, dahulu Indonesia selama beberapa puluh tahun terus melakukan ekspor bahan mentah.

Baca juga : Tim Garuda Diminta Fokus Lawan China

Menurutnya, untuk ekspor nikel saja dalam bentuk bahan mentah, negara cuma menerima pemasukan 2,9 miliar dolar AS per tahun.

“Begitu ekspor bahan mentah stop pada 2020, kemudian masuk ke industri turunan hilirisasi, pada 2023 itu nilainya 34,4 miliar dolar AS. Lompatannya sangat besar,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Jokowi mengaku, banyak yang bertanya keuntungan hilirisasi hanya untuk perusahaan. Dia menegaskan hal itu keliru. Justru pendapatan negara akan bertambah banyak dari hilirisasi. DIR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 12 Oktober 2024 dengan judul "Soal Tuduhan Kerja Paksa Di Industri Hilirisasi, Bahlil: Ini Kampanye Hitam"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense