RM.id Rakyat Merdeka - Kalangan pengusaha menyambut baik program swasembada pangan yang terus digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Inisiatif ini dinilai merupakan salah satu solusi yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, yang nantinya akan turut serta berkontribusi positif dalam target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil juga dapat bermanfaat dalam mengurangi ketergantungan pada impor.
Juga menekan inflasi, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional, dan menjaga daya beli atau konsumsi domestik.
Yukki bilang, untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan, Kadin Indonesia tengah menyiapkan White Paper Usulan Strategi/Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029.
"Rekomendasi dalam kajian tersebut juga menggarisbawahi pentingnya membangun ekosistem ketahanan pangan mandiri yang berpotensi menyumbang tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar 15 sampai 20 miliar dollar AS," kata Yukki, kepada RM.id, Kamis (21/11/2024).
Dalam White Paper Usulan Kadin Indonesia tersebut, untuk mencapai ketahanan pangan, maka diperlukan upaya kolaborasi yang inklusif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Baca juga : Temui Menhan, Menhub Bahas Pengembangan Infrastruktur Pertahanan Nasional
Dalam hal ini, Kadin Indonesia siap berperan aktif dalam upaya peningkatan investasi di sektor pertanian, pengembangan teknologi pertanian modern, serta pemberdayaan petani lokal.
"Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis, serta perbaikan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi," ujarnya.
Ia mengakui, upaya mencapai ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk sinkronisasi kebijakan lintas sektor, kebijakan yang adaptif mempertimbangkan dampak praktik agrikultur dan perubahan iklim.
Karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan dukungan infrastruktur dan teknologi untuk membantu petani mengelola risiko iklim dan memperbaiki akses pasar.
“Menjaga stabilitas harga pangan juga penting agar inflasi terkendali, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada impor," tutur Yukki.
Selain itu, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas agar sektor ini tetap menarik bagi generasi muda, salah satunya melalui insentif, akses pembiayaan, serta akses teknologi.
Terkait dengan ketahanan pangan, Indonesia saat ini berada pada peringkat 63 dibandingkan 113 negara, menurut Global Food Security Index pada 2023.
Baca juga : BSN: Standardisasi Dorong Transformasi Ekonomi
"Kondisi ini masih berada dibawah negara-negara tetangga ASEAN seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura yang masing-masing berada di peringkat 46, 41 dan 28 pada indeks yang sama," jelasnya.
Jika ditelusuri lebih mendetail, data World Food Program (WFP) Indonesia pada 2023, rendahnya peringkat ketahanan pangan juga tersebar pada hampir 90 persen provinsi Indonesia yang masih berada pada kategori waspada yang diukur dalam konteks ketersediaan pangan.
Hal terjadi karena dipengaruhi oleh tantangan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan variabilitas produksi pertanian terus mempengaruhi stabilitas dan aksesibilitas pangan di berbagai wilayah Indonesia.
Beberapa hal yang bisa dilakukan bersama ke depannya mencakup investasi dalam teknologi pertanian adaptif, diversifikasi pasokan pangan lokal, penguatan rantai pasokan cadangan pangan, hingga pemantauan dan koordinasi terpadu terhadap kondisi iklim.
Yukki menjelaskan, meskipun kesiapan faktor domestik tetap terjaga, tapi tetap harus mewaspadai tantangan eksternal, termasuk situasi geopolitik global yang memberikan dampak pada harga energi global.
"Hal ini turut mempengaruhi rantai pasokan logistik, menyebabkan kenaikan harga pada beberapa komoditas yang masih diimpor oleh Indonesia, serta pasokan logistik yang menyebabkan inflasi bahan pangan di Indonesia," tandasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, komitmen Pemerintah untuk mencapai swasembada pangan pada 2028.
Pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan swasembada, tidak hanya untuk beras tetapi juga komoditas pangan lainnya.
Kemenko Pangan menjadi fokus utama kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming untuk memastikan kemandirian pangan berkelanjutan sesuai Asta Cita.
“Kita tidak boleh menunda lagi. Target swasembada pangan ini harus tercapai paling lambat 2028,” tegas pria yang akrab disapa Zulhas ini, di Jakarta (16/11/2024).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, swasembada pangan yang ditargetkan terjadi pada 2028, kuncinya adalah kerja kolektif semua pihak dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga serta sektor swasta.
Pemerintah pusat saat ini tengah berupaya menekan angka kelaparan bagi anak-anak di Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan pada 2028.
"Memang dunia berusaha agar tidak ada anak-anak yang kelaparan, tapi kenyataannya dari 2019 hingga 2023 meningkat. Pada 2019 itu 7,9 persen yang kelaparan, sekarang 9 persen, ada sekitar 733 juta orang yang kekurangan," ungkapnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, dan pengembangan lahan pertanian, serta pembukaan food estate di beberapa wilayah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.