RM.id Rakyat Merdeka - Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memberikan catatan akhir tahun terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Menurut dia, target pertumbuhan 8 persen sulit dicapai tanpa perubahan mendasar dalam strategi pembangunan industri dan pengelolaan utang negara.
Prof. Didik memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan akan berada di angka 5 persen. Agar pertumbuhan bisa lebih tinggi lagi, Pemerintah harus bisa meningkatkan pertumbuhan industri yang saat ini berada di level 4 persen.
Baca juga : Mudik Motor Gratis Laris Manis, Peminatnya Tembus 81 Persen
Untuk mencapai itu, kata dia, Pemerintah bisa melakukan reindustrialisasi berbasis sumber daya alam Indonesia. Strategi yang berhasil diterapkan pada era 1980-an dan awal 1990-an ini mencakup pengembangan industri berbasis sumber daya, industri berorientasi ekspor, dan pendekatan outward-looking.
“Tanpa perubahan strategi seperti ini, mustahil mencapai target pertumbuhan 8 persen. Kita perlu menciptakan industri yang bersaing di pasar internasional, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam kita,” katanya dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Namun, ia juga mengakui tantangan besar dalam menerobos pasar internasional, terutama dengan melambatnya permintaan global. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengeksplorasi pasar-pasar baru di luar Eropa, China, dan Amerika Serikat.
Baca juga : Efisiensi Dan Inovasi Investasi Kunci Capai Target Ekonomi 8 Persen
Selain persoalan sektoral, Prof. Didik menyoroti masalah fiskal yang kian membebani perekonomian. Total utang pemerintah Indonesia per September 2024 telah mencapai Rp 8.473,90 triliun, dengan rasio terhadap PDB naik dari 26 persen (2010) menjadi 38,55 persen (2024).
“Praktek kebijakan ini mencerminkan ekonomi politik utang yang tidak sehat. Kebijakan anggaran kita hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dilumpuhkan, dan absennya kontrol yang memadai,” kritiknya.
Ia juga menyoroti tingginya suku bunga obligasi Indonesia, yang mencapai 7,2 persen, jauh di atas negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand (2,7 persen), Vietnam (2,8 persen), dan Malaysia (3,9 persen). Menurutnya, kebijakan utang yang berlebihan ini membebani rakyat karena bunga utang yang terus naik harus dibayar melalui pajak.
Baca juga : Sektor Minerba, Penyumbang Investasi Terbesar Dalam Negeri
Prof. Didik mencatat belanja pemerintah kian didominasi oleh pengeluaran nonproduktif. Pada 2024, porsi pembayaran bunga utang sudah mencapai 20,10 persen dari belanja kementerian, naik signifikan dari 11,09 persen pada 2014. Selain itu, belanja pegawai dan barang juga meningkat dari 34 persen (2014) menjadi 36 persen (2024).
“Setiap tahun, rakyat harus membayar Rp 441 triliun hanya untuk bunga utang, tanpa menghitung pokoknya. Ini menguras anggaran dan menyisakan sedikit ruang untuk belanja produktif,” jelasnya.
Mengelola ekonomi nasional, menurut Prof. Didik, tidaklah mudah, apalagi jika janji-janji target tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan yang realistis. Ia berharap, catatan kritis ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi ke depan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.