RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Diana Dewi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan peran lebih besar kepada perusahaan swasta untuk menjalankan proyek infrastruktur.
Diana mengaku, Kadinda DKJ siap apabila Pemerintah meminta pengusaha swasta berkembang dengan cara menggarap proyek infrastruktur.
"Kadin Daerah Khusus Jakarta terus mendorong agar perusahaan-perusahaan di bidang jasa konstruksi maupun konsultannya untuk terus mempersiapkan diri, dan memastikan korporasinya tersertifikasi sehingga ada trust dari Pemerintah untuk memberikan proyek-proyek infrastruktur secara massif," kata Diana Dewi kepada RM.id, Jumat (17/1/2025).
Baca juga : Pidato Prabowo Di Munas KADIN: Saya Tidak Hentikan Proyek Infrastruktur
Dalam APBN 2025, Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Angka ini memang turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp 423 triliun.
"Dana sebesar itu (Rp 400 triliun) akan sangat membantu pengusaha swasta untuk bisa bukan hanya survive, tapi juga menggerakkan perekonomian secara luas," ujar Diana.
Kendati demikian, Diana berharap adanya asas berkeadilan ketika Pemerintah melelang suatu proyek infrastruktur. Tidak melulu diserahkan kepada perusahaan swasta tertentu.
Baca juga : SIM Keliling Jakarta Jumat 17 Januari, Hadir Di 5 Lokasi
"Catatan kami, pelaksanaan tender harus dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak menjadi monopoli dari hanya satu atau dua perusahaan swasta saja. Tidak hanya tender, tapi proyek-proyek sistem penunjukkan langsung pun harus terbuka," pinta CEO PT Suri Nusantara Jaya.
Lebih lanjut, dia meyakini Presiden akan menepati janjinya. Apalagi, latar belakang Presiden Prabowo adalah pengusaha. Sehingga Prabowo mafhum bagaimana membagi roti proyek infrastruktur itu secara adil dan merata kepada pihak swasta, khususnya yang dikelola oleh anak-anak bangsa.
"Bila perlu dikolaborasi antara perusahaan plat merah dengan swasta dalam mengerjakan suatu proyek. Tidak hanya sebatas sub-kontraktor, tapi swasta bisa juga menjadi main contractor. Dengan kata lain, ke depan akan banyak proyek-proyek yang dikerjakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.