RM.id Rakyat Merdeka - Lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan pandangan terkait Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah.
Mereka adalah Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah.
Kemudian Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.
Kelima bos asosiasi pengembang ini menilai, ada sejumlah langkah menimbulkan ketidakpastian terhadap industri properti.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, pengembang sejak awal menyambut gembira dan mendukung program yang mulia dan positif tersebut.
Baca juga : Gus Imin: PKB Siap Wujudkan Koalisi Permanen Bersama Prabowo
Selama lebih dari tiga bulan, pengembang sudah mendukung dan mengikuti semangat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Namun, para pengembang menilai, kondisi sektor perumahan menimbulkan pertanyaan.
“Yang muncul adalah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu,” ujar Joko, Selasa (18/2/2025).
Di antaranya, isu bahaa pemerintah membangun rumah gratis, rencana penurunan harga rumah subsidi, penggunaan tanah sitaan koruptor untuk pembangunan rumah, serta rencana pembentukan central purchasing perumahan.
“Kemudian, pernyataan menaikkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 800 ribu unit, munculnya stigmatisasi developer nakal, serta mengundang advokat untuk mengadvokasi kepada developer,” bebernya.
Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Menteri BUMN Siapkan Perumnas & KAI
Kondisi tersebut, menurut Joko, mengakibatkan pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah.
Selain itu, pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka termasuk masa depan para tenaga kerjanya, dan juga merasa tidak adanya kepastian usaha di sektor perumahan.
“Asosiasi pengembang sangat ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan ingin mendengar langsung konsep Program 3 Juta Rumah yang jadi salah satu program andalan Presiden,” pinta Joko.
Salah satu program pemerintah yang paling realistis dan dapat diandalkan (reliabel) dalam mengatasi kemiskinan dan efektif mengurangi backlog perumahan adalah FLPP.
Yang mendapatkan fasilitas FLPP adalah perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat.
Sebagai sebuah produk pembiayaan, FLPP ini diterima masyarakat karena menjadi stimulus yang meringankan mereka seperti bunga KPR tetap (fix rate) hingga akhir tenor kredit dan uang muka yang terjangkau.
FLPP juga telah terbukti bisa mendorong pertumbuhan nasional. Terbukti, kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL) hanya 1 persen atau sangat rendah sekali.
Namun, saat ini penyaluran FLPP sedang ditahan karena sedang dirancang perubahan skema.
Untuk itu, Joko mengatakan asosiasi pengembang meminta agar perbankan dapat membuat skema baru setara FLPP untuk dijalankan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.