RM.id Rakyat Merdeka - Penguatan pemberdayaan pedesaan berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Agar tepat sasaran dan kekinian, butuh optimalisasi instrumen digital. Hal itu mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Pakar Ekonomi UGM Prof. H. Gunawan Sumodiningrat, Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, serta Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. H. Agus Moh. Najib, di Jakarta.
Menurut Gunawan, aplikasi teknologi informasi mendorong desa lebih mandiri, kreatif, dan sejahtera. Disertai konsep 'kerja, untung, menabung', dia telah mendirikan 'Desa Pancasila Berbasis Blockchain' di Sardonoharjo, Yogyakarta.
"Desa Digital Pancasila tepat guna memajukan masyarakat kecil. Mengintegrasikan wawasan kebangsaan, literasi keuangan, dan digitalisasi, sekaligus memanfaatkan teknologi blockchain sebagai solusi pengelolaan kesejahteraan masyarakat," ujar mantan Deputi Kepala Bappenas itu.
Baca juga : Komisi IV Dorong Pemanfaatan Lahan Negara Untuk Peternak Lokal
Gunawan menekankan wawasan kebangsaan sebagai fondasi utama dalam membangun desa digital yang Pancasilais. "Masyarakat perlu dicerahkan teknologi untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Tanpa roh Pancasila, digitalisasi beresiko menciptakan kesenjangan atau mengikis identitas lokal," tutur mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Depsos itu.
Pentingnya blockchain untuk kesejahteraan desa ditegaskan pula oleh Ardi Sutedja. Baginya, blockchain bukan sekadar teknologi crypto-currency.
Tapi juga solusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa. Beberapa penerapannya meliputi manajemen dana desa yang akuntabel, smart contract untuk program sosial, pencatatan aset dan hasil pertanian, serta tokenisasi ekonomi desa.
Baca juga : Manjakan Gamer, Pongo Perkenalkan Tiga Lini Gear Terbarunya
"Peningkatan literasi keuangan dan digital adalah kunci agar pedesaan tidak tertinggal. Banyak warga desa masih kesulitan mengakses layanan perbankan digital atau memahami transaksi online," beber Ardi.
Adapun Agus Moh. Najib menilai digitalisasi pedesaan bukan sekadar modernisasi, tapi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial. Teknologi seperti blockchain dapat mendorong desa lebih adil, transparan, dan partisipan. "Tinggal bagaimana kita memastikan teknologi bisa diakses bukan hanya bagi mereka yang sudah melek digital. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi pionir blockchain memperkuat desa secara berbangsa dan sejahtera," tutur Najib.
Hal tersebut selaras dengan Misi Asta Cita Presiden Prabowo nomor enam, bahwa perlu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. "Pembangunan ekonomi, sesuai sila kelima Pancasila. Tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah pemerataan kesejahteraan secara adil bagi semua masyarakat," tuntas Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.