RM.id Rakyat Merdeka - Guru Besar dan Ekonom senior INDEF, Prof Didik J. Rachbini menilai arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini mengarah pada sosialisme pasar yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
Dalam konteks itu, ia mendorong agar pemerintah segera mempertimbangkan model bisnis transportasi digital berbasis koperasi sebagai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pengemudi.
“Model bisnis seperti Gojek memang hebat dan menjadi simbol keberhasilan digitalisasi, namun hanya menguntungkan perusahaan. Para pengemudi sebagai pemangku kepentingan utama justru tidak diberdayakan secara struktural dan tetap berada dalam garis kemiskinan,” kata Didik dalam pernyataannya, Selasa (10/6/2025).
Baca juga : PT Gag Nikel Apresiasi Dukungan Pemerintah Mendorong Operasional Berkelanjutan
Menurutnya, pertumbuhan urbanisasi yang semakin pesat menuntut pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi perkotaan. Saat ini, sekitar 59 persen penduduk Indonesia atau sekitar 167 juta orang tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini diprediksi meningkat menjadi 70 persen pada tahun 2045.
“Dengan kondisi ini, program pengentasan kemiskinan harus diarahkan ke kota-kota. Kesiapan teknologi, sistem keuangan, serta inovasi dan kewirausahaan di perkotaan membuka peluang besar untuk menciptakan solusi ekonomi baru, termasuk melalui transformasi digital koperasi,” ujar Didik.
Ia mencontohkan Co-op Ride, sebuah platform ride-sharing berbasis koperasi di New York City, sebagai model yang dapat diadopsi di Indonesia. Platform tersebut dimiliki dan dikelola langsung oleh para pengemudi, bukan oleh korporasi besar seperti Uber atau Lyft.
Baca juga : Kurangi Impor, Pemerintah Genjot Industri Kimia Khusus
“Platform transportasi digital berbasis koperasi ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintahan saat ini. Pemerintah, melalui Danantara misalnya, dapat membangun model bisnis seperti ini yang dimiliki oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan pengemudi motor dan mobil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Didik menegaskan bahwa warisan Gojek dan pendirinya, Nadiem Makarim, tetap patut diapresiasi sebagai inovasi besar. Namun, ia mengkritisi bahwa model kapitalisme murni yang diterapkan saat ini tidak memberikan keadilan ekonomi bagi pekerja lapangan.
“Model seperti ini mencerminkan kapitalisme murni, sementara ideologi pemerintahan Presiden Prabowo lebih condong ke arah sosialisme pasar. Ini menuntut perubahan struktural ekonomi untuk kepentingan rakyat banyak dengan peran negara yang kuat,” tegas Didik.
Baca juga : Pemerintah Gelontorkan 250 Ribu Ton Beras Murah
Ia juga mengaitkan hal ini dengan pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional dan ayah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang mengedepankan ekonomi konstitusi dan nasionalisme konstitusional.
“Presiden Prabowo pasti terpengaruh oleh pemikiran Sumitro. Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo menekankan pentingnya peran negara dalam menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi. Ini sejalan dengan gagasan koperasi transportasi digital sebagai bentuk ekonomi rakyat,” pungkas Didik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.