RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menambah target penyerapan beras produksi dalam negeri sebesar 1 juta ton hingga akhir 2025. Langkah ini untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menghadapi dinamika pangan global dan kebutuhan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penambahan ini tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Penugasan kepada Perum Bulog akan segera dilaksanakan. Penambahan serapan 1 juta ton dilaksanakan bertahap sampai akhir tahun 2025,” ujar Arief dalam keterangan resmi Bapanas, Senin (21/7/2025).
Dengan penambahan tersebut, total target serapan gabah/beras produksi dalam negeri naik dari sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Langkah ini ditujukan agar harga gabah petani tetap di atas batas bawah Rp 6.500 per kilogram, serta menjamin ketersediaan CBP secara berkelanjutan.
Baca juga : Pencegahan Kebakaran Di Jakarta Dikebut Dong
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diproyeksikan mencapai 24,96 juta ton. Angka ini naik signifikan dibanding 21,88 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.
Arief mengatakan, kenaikan produksi tersebut menciptakan surplus sebesar 3,08 juta ton. Untuk perbandingan, pada 2023 surplus tercatat 1,33 juta ton dan 1,3 juta ton pada 2022.
“Jika ditambahkan pasokan dari impor beras khusus sebesar 279,15 ribu ton, total ketersediaan beras nasional periode Januari–Agustus 2025 mencapai 25,24 juta ton,” jelas Arief.
Konsumsi beras nasional pada periode yang sama diperkirakan 20,66 juta ton, sehingga diproyeksikan ada potensi surplus sebesar 4,58 juta ton.
Baca juga : Eintracht Frankfurt Sulap Striker Jadi Mahal
Per 18 Juli 2025, Perum Bulog telah menyerap setara 2,73 juta ton beras, atau 91,19 persen dari target awal 3 juta ton yang ditetapkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.
“Apalagi saat ini Pemerintah sedang menyalurkan stok beras ke masyarakat, baik melalui bantuan pangan sebesar 360 ribu ton. Maupun program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,3 juta ton. Maka perlu dipastikan bahwa stok Bulog tetap terjaga,” ungkap Arief.
Dia menegaskan, keberpihakan Pemerintah kepada petani harus terus dijaga melalui pengadaan beras dalam negeri dengan harga yang layak. Penyerapan tambahan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang ketahanan pangan nasional.
“Ini bentuk kesiapan Pemerintah dalam menjaga dan memperkuat cadangan pangan Pemerintah. Utamanya yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Pangan Nasional bersama Bulog,” ujar Arief.
Baca juga : 5 Kali Juara Beruntun, Rekor Ducati Pecah
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menilai, peningkatan serapan beras dari petani yang dilakukan Pemerintah merupakan bentuk konkret keberpihakan negara terhadap petani.
“Intervensi ini penting agar harga gabah tidak anjlok saat panen raya dan petani tetap memperoleh kepastian pasar atas hasil produksinya. Penyerapan ini bukan semata soal cadangan beras Pemerintah, tapi soal keberlanjutan usaha tani rakyat,” kata Said kepada Rakyat Merdeka.
Dia menambahkan, kebijakan serapan beras dari petani akan efektif jika disertai dengan perbaikan tata niaga dan distribusi.
“Dengan langkah tersebut, stok beras benar-benar tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Kalau petani untung, produksi beras pasti berlanjut. Itu fondasi kedaulatan pangan yang sebenarnya,” pungkasnya. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.