Sebelumnya
“Menambah likuiditas di pasar selalu baik,” kata Airlangga, di tempat yang sama.
Airlangga juga menekankan pentingnya dukungan regulasi untuk memastikan dana benar-benar terserap oleh dunia usaha. Salah satunya melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang efektif 5 Oktober mendatang.
“Iklim investasi kita akan diperbaiki. Harapannya, bisa direspons oleh dunia usaha,” tambahnya.
Baca juga : Freeport Tanpa Henti Lakukan Penyelamatan
Sebagaimana diketahui, PP Nomor 28/2025 menggantikan PP 5/2021 dan membawa sejumlah perubahan penting. Di antaranya penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk perizinan, pemberlakuan prinsip fiktif positif, serta integrasi penuh dengan sistem OSS-RBA (Online Single Submission–Risk-Based Approach).
Langkah tersebut ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha sekaligus meningkatkan daya saing investasi di dalam negeri. Airlangga optimistis, kebijakan ini bisa mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan pembiayaan, meski permintaan kredit belakangan masih melambat.
“Dengan adanya insentif ini, bank tidak akan membiarkan dana menganggur. Mereka akan terdorong menyalurkan kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Baca juga : Hasan Misbah: Namanya Harus Tetap Perampasan Aset
Chief Economist Perbanas Dzulfian Syafrian menilai, kebijakan Purbaya positif karena akan menambah likuiditas perbankan. Dengan dana segar tersebut, bank akan memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan kredit ke sektor riil, terutama ke sektor produktif dan prioritas nasional.
Menurut dia, likuiditas ini berpotensi menurunkan biaya dana (cost of fund), membuat bunga kredit lebih kompetitif, serta mendorong pembiayaan dunia usaha. Akses kredit yang lebih murah dan mudah diharapkan mampu memperkuat investasi sekaligus menggerakkan aktivitas sektor swasta.
Ia juga berharap, dampak lanjutan dari kebijakan ini berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan perbaikan daya beli masyarakat. Namun, penguatan likuiditas perbankan saja tidak cukup.
Baca juga : Ahmad Doli Kurnia: Kata Perampasan Aset Perlu Ditinjau
Menurutnya, kebijakan ini juga perlu didukung oleh belanja pemerintah yang memiliki nilai pengganda tinggi (high multiplier effect), seperti belanja program padat karya, peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.
“Mesin pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih optimal jika sektor negara (melalui belanja pemerintah) dan sektor swasta (melalui penyaluran kredit investasi dan konsumsi) bergerak beriringan,” ujarnya. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.