Sebelumnya
Terpisah, pengamat industri baja dan pertambangan Widodo Setiadharmaji mencontohkan, negara India secara agresif melindungi industri baja dalam negerinya, dengan menerapkan instrumen trade remedies.
Ia menyebutkan, Directorate General of Trade Remedies (DGTR) India telah merampungkan penyelidikan safeguard terhadap impor non-alloy dan alloy steel flat products, dengan rekomendasi bea masuk pengamanan selama tiga tahun sebesar 12 persen, 11,5 persen dan 11 persen.
Safeguard ini, kata dia, diarahkan pada lonjakan impor dari produsen besar dunia. Yakni China, Jepang, Korea Selatan dan Vietnam, yang dinilai menekan produsen baja domestik India.
Baca juga : Industri Jadi Motor Penggerak Ekonomi
Namun, Indonesia justru dikecualikan dari pengenaan safeguard karena pangsa impornya di bawah 3 persen, sehingga peluang ekspor baja Indonesia ke India semakin terbuka.
Begitu juga Amerika Serikat (AS), memperkuat kebijakan proteksi industri baja, dengan memperluas cakupan Section 232 dari Trade Expansion Act of 1962.
Ia menuturkan, sejak Agustus 2025, Departemen Perdagangan AS menambahkan 407 subpos baru pada Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) dengan tarif 50 persen, yang tidak hanya berlaku untuk baja dasar. Tetapi juga produk turunan hingga barang jadi berbasis baja seperti suku cadang otomotif, peralatan rumah tangga dan komponen kelistrikan.
Baca juga : Pram Aktif Ajak Warga Naik Angkutan Umum
Kebijakan ini menjadi strategi Total Defense, demi menjaga kemandirian industri baja domestik. Karenanya, Indonesia diharapkan dapat mengadopsi strategi serupa.
“Langkah ini menutup celah impor, yang sebelumnya dimanfaatkan eksportir dengan mengalihkan ekspor baja menjadi produk hilir,” terang Widodo dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar Djohan mengaku, strategi AS layak dijadikan rujukan bagi Indonesia.
Baca juga : Bupati Pati Didalami Soal Pengaturan Lelang Dan Fee
Mengingat, AS telah menunjukkan proteksi yang tidak hanya berhenti pada produk hulu. Tetapi juga mencakup barang jadi untuk memastikan industri baja tumbuh sehat dari hulu hingga hilir.
Akbar menyayangkan, Indonesia belum memiliki kebijakan tarif yang secara tegas menahan arus barang jadi berbasis baja.
“Akibatnya, industri hulu kehilangan pasar, sementara industri hilir kesulitan tumbuh,” curhat Akbar.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.