RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya memperkuat sektor energi bersih. Dalam setahun terakhir, kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.
Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang harganya terus naik dan menekan devisa negara. Pemerintah pun bergerak cepat dengan mengoptimalkan potensi besar EBT di berbagai daerah Indonesia.
Salah satu program unggulannya adalah bioenergi B40, campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar, yang kini terus dikembangkan secara nasional.
Baca juga : Mensesneg: Ditjen Ponpes Bentuk Kepedulian Pemerintah Terhadap Santri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp 14,7 triliun.
Menurut Bahlil, selain menghemat devisa hingga Rp 93,43 triliun, program ini juga menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).
Tak hanya bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) serta menggencarkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca juga : Fraksi Golkar Apresiasi Kebijakan Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Subsidi
“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.
Tahun 2025 menjadi periode penting bagi sektor EBT nasional. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.
Selanjutnya, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri atas 8 PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.
Selain fokus pada pembangunan pembangkit, pemerintah juga memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa dalam memperluas akses energi bersih. Di banyak desa, PLTS komunal mulai menghadirkan perubahan: biaya listrik turun, ekonomi lokal tumbuh, dan lapangan kerja tercipta.
Baca juga : Buka Ruang Rakyat, Gubernur Papua: Pemerintahan yang Terbuka dan Mendengar
“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.
Untuk memperkuat arah kebijakan, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Kebijakan ini menjadi bukti komitmen nyata pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Selain menekan emisi karbon, langkah ini juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi harga energi dunia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.