Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Tamsil: Setahun Pemerintahan Prabowo Tunjukkan Keberpihakan Pada Daerah
Senin, 20 Oktober 2025 12:37 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Satu tahun sudah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkiprah. Dalam waktu singkat, arah kebijakan fiskal dan pembangunan mulai menunjukkan pola baru yang dinilai lebih berpihak kepada daerah.
Penilaian itu datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung.
Tamsil menyebut bahwa Pemerintahan saat ini secara sadar membangun arsitektur fiskal baru, yaitu menyalurkan lebih banyak anggaran langsung ke daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Tamsil, pergeseran pola alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan manfaat program nasional langsung menyentuh masyarakat di lapisan bawah.
Baca juga : Setahun Pemerintahan Prabowo, Menperin: Industri Manufaktur Kian Kuat
Dia mencontohkan, pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami kenaikan signifikan selama setahun terakhir.
“Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan di sektor pertanian yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tegasnya.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai Tamsil sebagai salah satu terobosan paling progresif dalam memperkuat ekonomi daerah.
Program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, koperasi pangan, dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku.
“Program MBG telah menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi hidup bagi ekonomi lokal,” ujar Tamsil.
Baca juga : Purbaya dan Teddy, 2 Menteri yang Unik
Sosok yang dijuluki sebagai maestro anggaran ini, menegaskan bahwa arsitektur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan nasional yang pro rakyat. Yaitu mengembalikan energi pembangunan ke daerah.
Fokus belanja negara didesain pada program dengan daya katrol langsung (direct impact), seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, serta program sosial yang terukur manfaatnya.
“Kebijakan fiskal memberi energi yang lebih besar memompa denyut ekonomi daerah. Ini harus dipandang sebagai perubahan paradigma pembangunan nasional. Negara sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaatnya lebih terasa di kabupaten dan pelosok,” ujar mantan Pimpinan Badan Anggaran DPD RI itu.
Meski keberpihakan fiskal terhadap daerah sudah terlihat jelas, Tamsil mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tanpa tata kelola yang baik, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi masyarakat.
“DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Kami mendorong agar daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.
Baca juga : 81,5 Persen Rakyat Percaya Pemerintahan Prabowo
Tamsil juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Ia menyebut, arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah harus diikuti oleh reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar program bisa dieksekusi dengan efektif.
Ia juga menilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak terhadap program nasional yang bersifat preskriptif atau terlalu cepat diimplementasikan tidak sepenuhnya tepat.
Justru, kata Tamsil, kondisi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mencari alternatif pendapatan yang kreatif tanpa membebani rakyat.
“Ini ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas serta kredibilitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi daerah secara lebih produktif,” tambahnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya