RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa daya tahan ekonomi Indonesia tetap kuat. Dalam laporannya, Airlangga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan tren positif pada perekonomian nasional.
Laporan tersebut disampaikan Airlangga dalam rapat dengan Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam (29/10/2025). Hadir juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
Rapat berlangsung sekitar 3 jam. Airlangga dan para pejabat lain melaporkan perkembangan terbaru mengenai ekonomi nasional. “Perekonomian, dari berbagai indeks, angkanya cukup baik,” ujar Airlangga, dalam keterangan resminya, Kamis (30/10/2025).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan, kondisi ekonomi domestik solid di tengah dinamika global. Hal itu didukung indikator utama seperti indeks kepercayaan konsumen, aktivitas ritel, dan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur.
“Misalnya, indeks konsumen masih di atas 100-115. Ritel juga naik 5,8 persen, PMI 50,4 persen," sebutnya.
Baca juga : Banyak Penugasan Dari Presiden; Dulu Luhut, Kini Zulhas
Airlangga menjelaskan, tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Realisasi investasi nasional telah mencapai Rp 1.434,3 triliun. Lalu, Mandiri Spending Index (tingkat pengeluaran masyarakat) naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat.
Dari sisi produksi, Pemerintah telah mencatat adanya peningkatan pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.
“Dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” terang Airlangga.
Rapat tersebut, lanjut Airlangga, juga membahas kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada tahun 2026. Pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung untuk memastikan kesinambungan program prioritas nasional. Antara lain Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM sampai 2027, PPh 21 untuk pariwisata dan padat karya, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DP) untuk sektor perumahan. "Dan juga penerima diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian),” jelasnya.
Airlangga menerangkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Pemerintah menegaskan pentingnya kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Misalnya untuk mendorong hilirisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan revitalisasi tambak Pantura 20 ribu hektare, dan pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga : Presiden Pastikan Tidak Otoriter
"Modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis),” kata Airlangga.
Airlangga menyatakan, seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Jadi, hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” pungkas Airlangga.
Di sisi fiskal, Pemerintah memperkuat dukungan terhadap daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 38/2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Tujuannya, membantu Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami kekurangan dana dalam periode tertentu.
“Kadang awal tahun atau akhir tahun Pemda kekurangan uang. Untuk itu saja. Utamanya menutup kekurangan jangka pendek,” kata Purbaya, di Istana Kepresidenan, Rabu malam (29/10/2025).
Baca juga : Narkoba Jadi Ancaman Besar Masa Depan Kita
Menurut Purbaya, kekurangan kas daerah kerap dipicu keterlambatan penerimaan atau perubahan alokasi anggaran. Skema pinjaman juga dapat berlaku bagi BUMN dan BUMD sesuai kebutuhan dan kelayakan proyek.
PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo pada 10 September 2025. PP itu menjadi landasan hukum penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemda, BUMN, dan BUMD untuk mendukung kelancaran pembangunan serta menjaga stabilitas fiskal daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.