RM.id Rakyat Merdeka - Wacana redenominasi rupiah kembali mencuri perhatian publik. Pemerintah kini terlihat semakin serius mempersiapkan langkah besar tersebut, setelah Kementerian Keuangan memasukkan program redenominasi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Kebijakan itu tertuang dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang disahkan pada 10 Oktober 2025 dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Guru Besar Ilmu Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ), Prof Andry Priharta memaparkan pandangannya mengenai tujuan, kesiapan, hingga tantangan implementasi redenominasi rupiah.
Andry menjelaskan, redenominasi merupakan penyederhanaan nominal mata uang dengan menghilangkan beberapa digit nol tanpa mengubah daya beli. Kebijakan ini diharapkan mempermudah transaksi, pencatatan akuntansi, serta meminimalkan potensi kesalahan penulisan angka.
“Misalnya nominal Rp 1.000 disederhanakan menjadi Rp 1. Ketika sebelumnya Rp 1.000 bisa membeli sepotong roti, maka dengan nominal Rp 1, nilai belinya tetap sama,” kata Andry, dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).
Baca juga : Soal Redenominasi, Gubernur BI: Perlu Timing dan Persiapan Lebih Lama
Andry menambahkan, redenominasi memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Penyederhanaan nominal dapat meningkatkan citra dan kredibilitas rupiah di mata internasional. Terutama karena nilai mata uang Indonesia selama ini terlihat jauh lebih besar dibanding negara lain.
Menurut Andry, dampak redenominasi akan berbeda dalam jangka pendek dan panjang. Pada awal penerapan, masyarakat berpotensi mengalami kebingungan terkait perubahan nominal. Penyesuaian mental ini penting karena meski nilainya sama, angka pada uang akan tampak berbeda.
Sementara itu, sistem keuangan juga harus diperbarui. Bank, platform keuangan digital, hingga lembaga akuntansi perlu menyesuaikan perangkat lunak dan prosedur transaksi agar sesuai dengan nominal baru.
“Secara teori, redenominasi tidak memengaruhi inflasi atau daya beli. Namun potensi pembulatan harga bisa terjadi. Misalnya harga Rp 8.500 seharusnya menjadi Rp8,5 lalu dibulatkan menjadi Rp9. Untuk itu diperlukan aturan pembulatan harga, sosialisasi yang jelas, serta pengawasan yang ketat,” ujar Dewan Pengawas Aliansi Fakultas Ekonomi Bisnis Swasta Indonesia (AFEBSI) Jakarta itu.
Baca juga : Tragedi SMAN 72: Pentingnya Bimbingan Moral dan Spiritualitas di Era Digital
Andry menilai, dari perspektif ekonomi makro, Indonesia sebenarnya berada dalam kondisi yang cukup stabil untuk memulai proses redenominasi. Inflasi terjaga dan stabilitas makro relatif baik. Namun kesiapan teknis dan nonteknis tetap menjadi faktor penentu keberhasilan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi aspek krusial. Meski redenominasi tidak sama dengan sanering atau pemotongan nilai uang, masyarakat harus memahami perbedaannya agar tidak timbul salah persepsi maupun kepanikan.
“Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan besar lainnya. Redenominasi melibatkan banyak pihak. Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan pemerintah pusat serta daerah. Semua harus menyesuaikan sistem, prosedur, dan teknologinya agar transisi berjalan lancar,” tuturnya.
Jika regulasi siap, lembaga terkait solid, ekonomi stabil, sistem keuangan mampu beradaptasi, dan didukung kepercayaan publik serta situasi politik yang kondusif, maka redenominasi berpotensi berjalan sukses.
Baca juga : Harris Turino Ikut Soroti Wacana Redenominasi Rupiah
“Jadi kapan waktu yang tepat? Ketika semua kondisi tersebut terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.