RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa kelompok Asia-Pasifik telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Jika resmi ditetapkan, Indonesia akan mengemban peran strategis dalam memimpin agenda HAM global.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah menilai, Indonesia memiliki modal tradisi diplomasi yang kuat untuk menjalankan amanah tersebut di forum internasional.
“Secara tradisi diplomatik, Indonesia akan menjalankan amanah ini secara bertanggung jawab. Diplomasi Indonesia dikenal profesional, adil, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat,” kata Rezasyah saat dihubungi, Jumat (26/12/2025).
Meski demikian, Rezasyah mengingatkan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan berada di bawah sorotan ketat komunitas internasional, khususnya terkait isu-isu HAM yang pernah dan masih dihadapi di dalam negeri. Sorotan tersebut, menurut dia, tidak hanya datang dari pemerintah negara lain, tetapi juga dari organisasi non-pemerintah internasional.
Baca juga : KPK Beberkan Kronologi Penyerahan Diri Kasi Datun Kejari HSU
“Bagi masyarakat internasional, sebuah formula HAM yang diangkat dari praktik terbaik suatu negara, termasuk Indonesia, harus sudah tuntas dan tidak menyisakan persoalan etika maupun hukum sekecil apa pun,” ujarnya.
Rezasyah menilai pemerintah perlu memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga, termasuk melibatkan organisasi kemasyarakatan, untuk mempercepat penyelesaian persoalan HAM di dalam negeri. Upaya tersebut sebaiknya dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan tenggat waktu yang jelas.
Ia juga mengingatkan potensi benturan antara teori dan praktik HAM di tingkat global. Menurutnya, isu HAM kerap dijadikan instrumen dalam persaingan geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi.
“Dalam persaingan global saat ini, kritik HAM sekecil apa pun dapat dimanfaatkan untuk mengerdilkan perkembangan demokrasi suatu negara,” katanya.
Baca juga : FH Universitas Pancasila Bahas Diplomasi Maritim di Hari Nusantara 2025
Rezasyah menambahkan, Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menyelaraskan idealisme Pancasila yang mengedepankan kerja sama dan saling pengertian dengan realitas internasional yang cenderung pragmatis dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek.
“Tantangan itu akan terlihat dalam isu-isu seperti hak hidup masyarakat Palestina, perlakuan terhadap imigran di Amerika Serikat, hingga konflik masyarakat adat akibat perambahan lingkungan hidup di berbagai negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rezasyah berharap amanah internasional tersebut dapat dijalankan secara optimal oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan menjunjung tinggi transparansi dan prinsip hukum internasional.
“Amanah ini harus dijalankan dengan sangat bertanggung jawab, melalui proses pengambilan keputusan yang terbuka dan berlandaskan hukum serta etika internasional,” tegasnya.
Baca juga : Trimedya Pimpin Langsung Tim Gulat Di SEA Games 2025
Menurut Rezasyah, pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian persoalan HAM di dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan prosedur perlindungan lingkungan hidup.
“Keberhasilan Indonesia di tingkat global sangat ditentukan oleh keberhasilannya menyelesaikan tantangan HAM di dalam negeri. Indonesia perlu kreatif menggali praktik-praktik HAM terbaik, termasuk yang bersumber dari kearifan lokal,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.