RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan mengintegrasikan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam praktik bisnis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di tengah tuntutan standar rantai pasok global yang kian ketat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan prinsip Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab (Responsible Business Conduct/RBC) dan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HRDD) menjadi kunci ketahanan ekonomi jangka panjang.
Hal itu disampaikannya dalam forum tripartit nasional mengenai rantai pasok yang inklusif di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam rantai pasok global. Menjamin terwujudnya kerja layak, serta penguatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapainya, peningkatan produktivitas nasional melalui sektor unggulan seperti elektronik dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 menjadi prioritas.
Baca juga : Modern & Dekat Kawasan Perumahan, Stasiun Jatake Harapan Baru Gerakan Ekonomi
“Untuk mencapainya, kita perlu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja kompeten,” kata Airlangga.
Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja di atas 3 persen.
Sektor elektronik berkontribusi 1,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 4,13 persen secara tahunan (year on year).
Selain elektronik, Pemerintah tengah menyusun peta jalan ekosistem industri semikonduktor. Kerja sama dengan lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat dijalin guna memperkuat riset, teknologi dan inovasi agar Indonesia terlibat lebih dalam pada rantai nilai global (Global Value Chain).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sektor swasta berkomitmen menjalankan praktik usaha bertanggung jawab demi melindungi hak pekerja dan mengerek produktivitas.
Baca juga : Inter Milan Vs Juventus, Derby Tanpa Kasih Sayang
Shinta mengatakan, perlunya harmonisasi regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif.
“Dunia usaha meyakini penghormatan terhadap HAM merupakan landasan bagi peningkatan produktivitas dan pengembangan keterampilan,” tuturnya.
Senada, Direktur International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menilai, deklarasi ini sebagai sinyal kuat bagi pasar internasional.
Menurutnya, kepatuhan terhadap HAM adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
“Penghormatan terhadap HAM dan kerja layak bagian integral dari keberhasilan usaha yang berkelanjutan,” tegas Simrin.
Baca juga : WSK Euro Series 2026, Qarrar Firhand Rajai Sirkuit Viterbo Italia
Upaya ini didukung melalui proyek Resilient, Inclusive and Sustainable Supply Chain (RISSC) yang diinisiasi ILO dengan pendanaan dari Pemerintah Jepang.
Forum ini diharapkan mempererat kolaborasi tripartit antara Pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk membangun industri tangguh. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Sabtu, 14 Februari 2026 dengan judul "Perkuat Rantai Pasok Global Pemerintah Integrasikan HAM Dalam Praktik Bisnis"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.