BREAKING NEWS
 

Fitch Ratings Revisi Outlook Peringkat Utang Indonesia, Ini Alasannya

Reporter & Editor :
FIRSTY HESTYARINI
Rabu, 4 Maret 2026 15:02 WIB
Ilustrasi Fitch Ratings (Foto: Reuters)

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings telah merevisi outlook atau peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari semula stabil. Namun, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi.

Fitch menyebut revisi outlook ini mencerminkan ketidakpastian kebijakan serta terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia, di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pengambilan kebijakan. 

"Ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menggerus sentimen investor, dan memberikan tekanan pada cadangan devisa," jelas Fitch dalam situs resminya, Rabu (4/3/2026).

Peringkat BBB (Layak Investasi)

Fitch menilai penegasan peringkat BBB mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) yang relatif rendah, serta cadangan devisa yang moderat.

Baca juga : Ignasius Jonan: Pengabdian Jangan Diawali Keluhan

"Namun, kekuatan peringkat tersebut masih dibatasi oleh lemahnya penerimaan negara, biaya pembayaran utang yang tinggi, serta ketertinggalan pada sejumlah aspek struktural seperti indikator tata kelola dibanding negara berperingkat BBB lainnya," papar Fitch.

Indikator Proyeksi Fitch 

Proyeksi Fitch terhadap peringkat utang Indonesia didasari oleh 10 hal berikut:

1. Meningkatnya Ketidakpastian Kebijakan

Fitch memperkirakan Indonesia akan mempertahankan kebijakan yang bijaksana, termasuk kepatuhan terhadap batas defisit fiskal 3 persen. Namun, Fitch menilai peningkatan fokus pada pencapaian target pertumbuhan ambisius 8 persen dan peningkatan pengeluaran sosial dapat menyebabkan perpaduan kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar. Sehingga, menciptakan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan.

Risiko ini antara lain tercermin dari masuknya peninjauan Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dalam prioritas legislatif tahun 2026.

Baca juga : Sandri Rumanama: Kelola Indonesia Timur Kunci Masa Depan NKRI

"Jika kerangka fiskal yang telah lama berlaku dilonggarkan, termasuk batas defisit 3 persen, kredibilitas kebijakan akan melemah. Ketergantungan pembiayaan terhadap pembiayaan bank sentral juga akan meningkat," sebut Fitch.

2. Tekanan Pengeluaran Yang Berkelanjutan

Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada tahun 2026 mencapai 2,9 persen dari PDB. Sama dengan proyeksi pemerintah di tahun 2025 dan melampaui target pemerintah yang besarnya 2,7 persen.

"Ini mencerminkan asumsi pendapatan kami yang lebih konservatif, dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat dan dampak jangka pendek yang moderat dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak," urai Fitch.

Fitch memperkirakan, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDB dan mengurangi ketegangan sosial yang masih ada setelah aksi demo tahun lalu, akan mendorong belanja sosial yang lebih tinggi. Termasuk, program makanan bergizi gratis (MBG) yang mencakup 1,3 persen dari PDB pada tahun 2025-2029.

Baca juga : Kedatangan Pasukan Perdamaian Indonesia Bisa Cegah Ambisi Israel Aneksasi Gaza

Fitch berpendapat, rencana mempercepat pengeluaran pada semester pertama tahun 2026 dapat menambah risiko penyimpangan fiskal.

3. Lesunya Penerimaan 

Fitch memperkirakan, rata-rata PDB Indonesia pada tahun 2026 dan 2027 hanya mencapai 13,3 persen. Jauh di bawah rata-rata negara berperingkat BBB, yang ada di angka 25,5 persen. Menurut Fitch, hal ini terjadi di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan.

Fitch juga menyoroti pendapatan pemerintah tahun 2025 yang melemah karena lesunya penerimaan pajak, nyaris dibatalkannya rencana kenaikan tarif PPN sebesar 1 poin persentase, pengalihan dividen BUMN secara permanen sebesar 0,4 persen dari PDB ke Danantara, serta pengembalian pajak (tax refund) yang kemungkinan bersifat sementara.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi bisa juga tidak memberikan peningkatan secara material dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," kata Fitch.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense