Sebelumnya
Danantara memiliki mandat meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar anggaran. Antara lain, melalui rencana investasi 26 miliar dolar AS (1,7 persen dari PDB) pada tahun 2026 dalam berbagai proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Terkait hal ini, Fitch menilai adanya beberapa kemungkinan ketidakpastian. Fitch mempertanyakan, apakah mandat dana tersebut dapat diperluas dari waktu ke waktu untuk mencakup kegiatan kuasi-fiskal melalui investasi yang dimanfaatkan untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah. Sebab, menurut Fitch, hal tersebut dapat mengurangi transparansi fiskal dan konsistensi kebijakan, serta meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara.
5. Indikator Tata Kelola Lebih Lemah
Fitch berpendapat, aksi demo tahun 2025 yang mengungkapkan ketidakpuasan publik, memungkinkan berlanjutnya ketegangan sosial. Ini menimbulkan tantangan politik bagi presiden dan koalisi yang berkuasa.
Posisi Indonesia dalam indikator tata kelola Bank Dunia dilaporkan memburuk dan berada di peringkat persentil ke-44 pada skor tata kelola komposit, di bawah median BBB yang ada di persentil ke-56.
"Ketidakpastian yang terus-menerus seputar pembuatan kebijakan makroekonomi dapat semakin membebani tata kelola dan kekuatan kelembagaan negara," ujar Fitch.
6. Kerentanan Eksternal
Baca juga : Ignasius Jonan: Pengabdian Jangan Diawali Keluhan
Fitch memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi 0,8 persen dari PDB p tahun 2026 karena melemahnya ekspor neto. Cadangan devisa yang diprediksi hanya dapat menutupi sekitar lima bulan pembayaran neraca transaksi berjalan ini, didukung oleh retensi devisa dari ekspor sumber daya alam. Secara umum, ini sejalan dengan negara-negara lain.
Risiko arus keluar modal yang substansial dinilai masih tetap ada, setelah volatilitas pasar domestik baru-baru ini yang dipicu oleh kekhawatiran tata kelola pasar modal.
"Sentimen investor yang rapuh dapat menciptakan risiko tekanan depresiasi lebih lanjut, sehingga meningkatkan biaya pinjaman dan mengikis cadangan eksternal," urai Fitch.
7. Mandat Bank Sentral yang Lebih Kompleks
Bank Indonesia (BI) telah mempertahankan suku bunga kebijakan di angka 4,75 persen sejak September 2025, dengan memprioritaskan stabilitas rupiah. Fitch memperkirakan, inflasi akan tetap berada dalam kisaran target BI sebesar 2,5% +/- 1pp. BI diyakini akan memangkas suku bunga dua kali menjadi 4,25 persen pada akhir tahun 2026.
Namun, Fitch menilai sikap kebijakan yang cenderung lunak dan potensi perluasan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dapat membuat Bank Sentral kesulitan memenuhi tujuan inti mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar dan keuangan, jika terjadi peningkatan tekanan arus keluar modal.
8. Utang Pemerintah di Bawah Peringkat Sebanding
Baca juga : Sandri Rumanama: Kelola Indonesia Timur Kunci Masa Depan NKRI
Fitch memproyeksikan, secara umum, utang pemerintah Indonesia akan meningkat sedikit menjadi 41 persen dari PDB pada tahun 2026, di bawah median proyeksi peringkat 'BBB' sebesar 57,3 persen.
"Kami memperkirakan rasio utang akan tetap stabil dalam jangka menengah. Ini mencerminkan asumsi dasar kami saat ini, yang menyebut Pemerintah Indonesia akan mematuhi batas defisit fiskal," terang Fitch.
Meski begitu, pembayaran bunga yang diperkirakan mencapai 17 persen dari pendapatan pemerintah pada tahun 2025, termasuk yang tertinggi dalam kategori negara-negara berperingkat BBB.
9. Pertumbuhan Tinggi
Fitch memperkirakan pertumbuhan, yang merupakan kekuatan kredit utama, tetap stabil di kisaran 5,0 persen pada tahun 2026-2027, atau dua kali lipat dari median BBB 2,5 persen.
Permintaan domestik akan tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama, didukung oleh pengeluaran publik yang lebih tinggi. Termasuk investasi Danantara, pelonggaran moneter, reformasi debottlenecking yang moderat, dan aktivitas hilirisasi di industri sasaran, yang mengimbangi hambatan dari ekspor neto yang lebih lemah.
Baca juga : Kedatangan Pasukan Perdamaian Indonesia Bisa Cegah Ambisi Israel Aneksasi Gaza
"Target pemerintah Indonesia untuk pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029 akan sulit dicapai, tanpa reformasi struktural yang signifikan," cetus Fitch.
10. ESG - Tata Kelola
Indonesia memiliki Skor Relevansi ESG (RS) sebesar 5 untuk Stabilitas Politik dan Hak Asasi Manusia serta untuk Supremasi Hukum, Kualitas Kelembagaan dan Regulasi, dan Pengendalian Korupsi. Skor ini mencerminkan bobot tinggi yang dimiliki Indikator Tata Kelola Bank Dunia (WBGI) dalam Sovereign Rating Model.
Indonesia memiliki peringkat WBGI menengah di persentil ke-44, yang mencerminkan rekam jejak transisi politik yang damai baru-baru ini, tingkat hak partisipasi dalam proses politik yang moderat, kapasitas kelembagaan yang moderat, supremasi hukum yang mapan, dan tingkat korupsi yang tinggi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.